TANJUNG SELOR, ALINEA62– Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dilaporkan anjlok drastis pasca pidato Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan tata kelola sumber daya alam (SDA) ekspor satu pintu.
Ketua DPW APKASINDO Kaltara, Muh. Khoiruddin, menyebut penurunan harga terjadi hanya beberapa jam setelah pidato Presiden dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu.
“Harga TBS non-mitra swadaya turun hingga Rp700 per kilogram, dari sebelumnya Rp3.200 menjadi Rp2.520 per kilogram,” ujarnya.
Saat ini, harga tertinggi TBS di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kaltara hanya berada di kisaran Rp2.400 per kilogram, bahkan ada yang menyentuh Rp2.100 per kilogram.
Menurut Khoiruddin, anjloknya harga dipicu kepanikan pasar menyusul rencana pemusatan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN. Kondisi tersebut diperparah karena Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola SDA Ekspor Satu Pintu belum disertai petunjuk teknis (juknis) yang jelas.
Ia menilai, sejumlah PKS mulai mengambil langkah pengamanan dengan menurunkan harga beli TBS secara sepihak serta membatasi kuota penerimaan buah sawit dari petani.
Meski demikian, aktivitas operasional 20 PKS di Kaltara disebut masih berjalan normal dan tetap menerima TBS dari petani plasma, mitra swadaya, maupun non-mitra swadaya.
Melihat kondisi tersebut, APKASINDO Kaltara mendesak Dinas Pertanian Provinsi Kaltara segera turun tangan melakukan pengawasan dan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PKS agar tetap mengacu pada harga resmi pemerintah sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2024.
“Kami berharap seluruh PKS tidak membeli TBS petani secara sepihak dengan harga murah. Semua harus mengikuti aturan penetapan harga yang berlaku,” tegas Khoiruddin.
APKASINDO juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada perusahaan sawit dan kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga TBS di daerah.
Di tengah gejolak yang terjadi, APKASINDO tetap optimistis kebijakan ekspor satu pintu akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama untuk menekan kebocoran devisa negara dari praktik ekspor ilegal atau permainan eksportir nakal.
Discussion about this post