• Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Jumat, 20 November 2026
Alinea Enam Dua
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
Alinea Enam Dua
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
Home Advetorial

Ranperda Perbukuan Kaltara Rampung Dibahas, 11 Bab Atur Buku hingga Pendanaan

by Redaksi
11/17/2026
in Advetorial
A A
Syamsuddin Arfah Minta Program Literasi Kaltara Punya Target dan Anggaran Jelas

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Pengembangan industri perbukuan dan budaya literasi di Kalimantan Utara (Kaltara) disiapkan memiliki payung hukum tersendiri. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi yang disusun DPRD Kaltara memuat 11 bab dan 23 pasal.

Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan regulasi tersebut tidak sekadar mengatur penyediaan bahan bacaan. Pengaturannya mencakup seluruh rangkaian kegiatan perbukuan, mulai dari produksi, distribusi, pemanfaatan hingga pelestarian buku.

Baca Juga

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

“Ruang lingkup pengaturannya cukup luas. Kami membahas penyediaan buku teks dan nonteks, buku muatan lokal, pelestarian naskah kuno, pembinaan pelaku perbukuan, sampai pengembangan budaya literasi. Seluruh bagian itu saling berkaitan dalam membangun ekosistem perbukuan di Kaltara,” ujar Syamsuddin.

Dalam Ranperda tersebut, penyediaan buku teks dan nonteks diarahkan agar memenuhi standar mutu, memiliki harga terjangkau, serta sesuai kebutuhan pembaca.

Pengembangan buku bermuatan lokal juga menjadi salah satu poin penting. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai sejarah, bahasa, potensi daerah, hingga kearifan lokal Kaltara.

Tak hanya itu, rancangan regulasi turut mengatur penerbitan dan pelestarian buku langka serta naskah kuno. Keduanya dipandang sebagai bagian dari warisan intelektual dan kebudayaan yang perlu dijaga keberadaannya.

Pembinaan juga menyasar berbagai profesi dalam industri perbukuan, mulai dari penulis, penerjemah, editor, ilustrator, penerbit hingga pencetak.

Syamsuddin menjelaskan, penyusunan Ranperda telah melalui serangkaian tahapan pembahasan sejak Februari hingga Agustus 2026. Prosesnya meliputi pembahasan internal, penyamaan persepsi bersama Biro Hukum dan perangkat daerah terkait, hingga pendalaman materi pasal demi pasal.

Selanjutnya, rancangan tersebut menjalani harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Pembahasannya dilakukan bertahap, mulai dari penyamaan persepsi sampai pendalaman setiap pasal. Kami juga melibatkan tim pakar dan pihak INOVASI untuk memberikan masukan terhadap substansi Ranperda. Proses ini dilakukan agar rumusan yang disusun memiliki dasar hukum dan bisa diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.

Dari sisi hukum, penyusunan Ranperda mengacu pada Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019.

Selain pengaturan teknis perbukuan, regulasi ini juga mengatur kolaborasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Aspek pengawasan penyelenggaraan perbukuan hingga pendanaan turut dimasukkan agar pelaksanaan kebijakan memiliki arah dan dukungan yang jelas.

Syamsuddin berharap Ranperda tersebut nantinya menjadi landasan bagi pengembangan ekosistem perbukuan dan budaya literasi di Kaltara. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kebijakan yang disusun diharapkan tidak berhenti pada aturan, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan.

“Regulasi ini diharapkan bisa memberikan arah yang jelas bagi pengembangan perbukuan dan budaya literasi di Kaltara. Pelaksanaannya nanti melibatkan banyak pihak, sehingga pembagian peran dan koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan,” pungkasnya.

Bagikan:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak

Berita Terkait

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – Penanganan banjir di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, masih terkendala persoalan kewenangan dan keterbatasan...

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengembalikan kewenangan perbaikan Jalan...

Belum Rampung Tahun Ini, Raperda Penghargaan Daerah Kaltara Diusulkan Lagi pada 2027

Belum Rampung Tahun Ini, Raperda Penghargaan Daerah Kaltara Diusulkan Lagi pada 2027

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – DPRD Kalimantan Utara kembali mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghargaan Daerah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan...

19 Raperda Masuk Propemperda 2026, Bapemperda Kaltara Siapkan Agenda Legislasi 2027

19 Raperda Masuk Propemperda 2026, Bapemperda Kaltara Siapkan Agenda Legislasi 2027

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara mulai menyusun agenda legislasi 2027. Langkah ini dilakukan setelah mengevaluasi...

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

DPRD Kaltara Bersama BULD DPD RI Petakan Hambatan Regulasi, Siapkan Rekomendasi ke Presiden

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Persoalan pembentukan peraturan daerah (perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah dan...

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan langkah rasionalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Jumlah...

Next Post
Pahami Peran MPR RI, Achmad Djufrie Hadiri Sarasehan Kebangsaan di Kaltara

Pahami Peran MPR RI, Achmad Djufrie Hadiri Sarasehan Kebangsaan di Kaltara

DPRD Kaltara Bersama KPK Evaluasi Tata Kelola Anggaran

DPRD Kaltara Bersama KPK Evaluasi Tata Kelola Anggaran

DPRD Kaltara Suarakan Kendala Pembangunan Wilayah 3T ke KPK

DPRD Kaltara Suarakan Kendala Pembangunan Wilayah 3T ke KPK

Discussion about this post

Berita Terlaris

  • Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Langsung Sabet 2 Emas di Porprov Kaltara, Refi dan Diva Jadi Jawara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Greenhouse Hydrofarm UBT Hasilkan Puluhan Pack Pakcoy melalui Sistem Hidroponik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Buruh Meminta Upah Naik?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Alinea Enam Dua

Berita yang baik adalah berita memberi konteks, menghadirkan latar, serta menuntun pembaca memahami sebab dan dampak dari sebuah peristiwa

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukrim
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Rubrik

Terbaru

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

11/19/2026
Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

11/19/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.