TARAKAN, ALINEA62 – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengembalikan kewenangan perbaikan Jalan Gajah Mada kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan jika tidak mampu menangani kerusakan jalan tersebut.
Desakan itu disampaikan menyusul belum adanya realisasi perbaikan, meski Komisi III DPRD Kaltara telah meninjau langsung kondisi jalan bersama Bidang Bina Marga DPUPR-PERKIM Kaltara beberapa pekan lalu.
Yancong mengatakan, saat peninjauan, pihak dinas menyampaikan rencana untuk segera melakukan penanganan. Namun, hingga kini belum terlihat pekerjaan perbaikan di lokasi.
“Komisi III sudah kunjungi beberapa pekan lalu bersama Kabid Bina Marga. Disampaikan waktu itu dalam waktu dekat mereka akan melakukan kegiatan. Kami juga sudah menyampaikan dukungan penuh karena itu memang harus diperbaiki, sebab merupakan wajah Kota Tarakan. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan,” ujarnya.
Menurutnya, Jalan Gajah Mada merupakan salah satu ruas utama di Tarakan. Kerusakan yang dipicu genangan air juga telah berulang kali dikeluhkan masyarakat dan disampaikan dalam berbagai rapat, termasuk rapat paripurna.
Kondisi tersebut membuat DPRD Kaltara berada dalam posisi dilematis karena kewenangan penanganan jalan berada di tingkat provinsi, sementara perbaikan yang diharapkan masyarakat belum terealisasi.
Yancong juga mengaku telah mengonfirmasi informasi mengenai surat pengembalian status jalan dari Pemkot Tarakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara. Namun, Sekda disebut belum mengetahui keberadaan surat tersebut.
“Ujung-ujungnya sekarang pemerintah kota menyampaikan surat pengembalian status jalan kembali menjadi kewenangan kota. Tapi kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Sekda, katanya surat itu juga belum diketahui,” jelasnya.
Ia menilai, persoalan tersebut seharusnya tidak berlarut-larut. Jika Pemprov Kaltara memang tidak sanggup melakukan perbaikan, pengembalian kewenangan kepada Pemkot Tarakan dinilai menjadi pilihan yang lebih baik daripada membiarkan kerusakan jalan terus terjadi tanpa penanganan.
“Mestinya kalau memang provinsi tidak mampu memperbaiki jalan itu, lebih baik kembalikan saja daripada tidak mampu,” tegasnya.











Discussion about this post