TANJUNG SELOR, ALINEA62 – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan langkah rasionalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Jumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, menyebutkan target Propemperda 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 10 hingga 12 ranperda.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah, sekaligus menghindari penumpukan agenda legislasi yang sulit diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Hal itu disampaikan Supa’ad dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Tanjung Selor, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, Propemperda 2026 sebelumnya memuat 16 ranperda, masing-masing delapan usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan delapan inisiatif DPRD.
Sejumlah regulasi strategis telah berhasil disahkan, di antaranya perda pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, pembangunan perkebunan berkelanjutan, perbukuan dan literasi, pengarusutamaan gender, serta pengelolaan barang milik daerah.
Namun, berbagai kendala teknis, administratif, serta keterbatasan fiskal membuat capaian pembentukan perda tahun ini diperkirakan maksimal 50 persen.
Karena itu, menurut Supa’ad, perencanaan legislasi ke depan harus lebih selektif dengan mempertimbangkan urgensi, kesiapan materi, hingga kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depan, kita tidak mengejar kuantitas daftar perda, melainkan fokus pada regulasi yang benar-benar dibutuhkan daerah, aplikatif, serta selaras dengan dokumen RPJMD kepala daerah,” ujarnya.
Melalui rasionalisasi tersebut, DPRD Kaltara berharap pembentukan perda tidak sekadar memenuhi target tahunan, tetapi menghasilkan regulasi yang dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata.
Upaya ini juga sejalan dengan penguatan kualitas perencanaan melalui instrumen Analisis Kebutuhan Perda (AKP) yang disampaikan Kanwil Kementerian Hukum dalam forum tersebut.
Dengan perencanaan yang lebih terukur, DPRD Kaltara berupaya memastikan setiap regulasi memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan mendukung arah pembangunan daerah.











Discussion about this post