TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Persoalan pembentukan peraturan daerah (perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Sejumlah hambatan yang dihadapi dalam proses legislasi juga akan dibawa ke tingkat nasional melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI.
Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi DPRD Kaltara bersama BULD DPD RI dan Kantor DPD RI Provinsi Kaltara, Senin (16/11/2026).
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Jufri, hadir bersama Wakil Ketua I BULD DPD RI, Marthin Billa, Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, serta perwakilan perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam forum tersebut, Marthin Billa menegaskan pemantauan dan evaluasi terhadap perda maupun rancangan perda merupakan amanat konstitusi yang dijalankan BULD DPD RI.
Menurutnya, forum dialog daerah menjadi ruang untuk menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membentuk regulasi.
Mulai dari keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, kapasitas harmonisasi, panjangnya proses fasilitasi, hingga keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Hasil evaluasi dan dialog ini akan kami rumuskan untuk dipaparkan dalam forum Dialog Nasional bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum pada tanggal 18 mendatang, yang bermuara pada penyampaian rekomendasi langsung kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Marthin.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, turut menyampaikan sejumlah persoalan yang memengaruhi efektivitas pembentukan perda di daerah.
Salah satunya panjangnya alur fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan kementerian teknis lintas sektor. Selain memerlukan waktu, proses tersebut juga berdampak pada kebutuhan anggaran.
DPRD Kaltara juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal untuk penyusunan naskah akademik dan kebutuhan teknis pembentukan regulasi.
Supa’ad mengatakan, kondisi tersebut menjadi pertimbangan untuk menyusun Propemperda 2027 secara lebih realistis, dengan target sekitar 10 hingga 12 ranperda.
Di sisi lain, forum tersebut juga membahas penguatan kualitas regulasi sejak tahap perencanaan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurfiat, memaparkan enam aspek penilaian dalam Analisis Kebutuhan Perda.
Aspek tersebut mencakup kewenangan dan hierarki regulasi, analisis dampak, kesesuaian naskah akademik, partisipasi masyarakat, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, serta evaluasi terhadap perda yang telah berlaku.
Melalui dialog ini, DPRD Kaltara berharap persoalan yang selama ini dihadapi daerah mendapat perhatian pemerintah pusat. Sinergi antara DPRD, DPD RI, dan Kementerian Hukum diharapkan mampu mendorong pembentukan regulasi yang lebih efektif, berkepastian hukum, dan sesuai kebutuhan masyarakat.










Discussion about this post