TANJUNG SELOR, ALINEA62– Pengembangan industri perbukuan dan budaya literasi di Kalimantan Utara (Kaltara) disiapkan memiliki payung hukum tersendiri. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi yang disusun DPRD Kaltara memuat 11 bab dan 23 pasal.
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan regulasi tersebut tidak sekadar mengatur penyediaan bahan bacaan. Pengaturannya mencakup seluruh rangkaian kegiatan perbukuan, mulai dari produksi, distribusi, pemanfaatan hingga pelestarian buku.
“Ruang lingkup pengaturannya cukup luas. Kami membahas penyediaan buku teks dan nonteks, buku muatan lokal, pelestarian naskah kuno, pembinaan pelaku perbukuan, sampai pengembangan budaya literasi. Seluruh bagian itu saling berkaitan dalam membangun ekosistem perbukuan di Kaltara,” ujar Syamsuddin.
Dalam Ranperda tersebut, penyediaan buku teks dan nonteks diarahkan agar memenuhi standar mutu, memiliki harga terjangkau, serta sesuai kebutuhan pembaca.
Pengembangan buku bermuatan lokal juga menjadi salah satu poin penting. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai sejarah, bahasa, potensi daerah, hingga kearifan lokal Kaltara.
Tak hanya itu, rancangan regulasi turut mengatur penerbitan dan pelestarian buku langka serta naskah kuno. Keduanya dipandang sebagai bagian dari warisan intelektual dan kebudayaan yang perlu dijaga keberadaannya.
Pembinaan juga menyasar berbagai profesi dalam industri perbukuan, mulai dari penulis, penerjemah, editor, ilustrator, penerbit hingga pencetak.
Syamsuddin menjelaskan, penyusunan Ranperda telah melalui serangkaian tahapan pembahasan sejak Februari hingga Agustus 2026. Prosesnya meliputi pembahasan internal, penyamaan persepsi bersama Biro Hukum dan perangkat daerah terkait, hingga pendalaman materi pasal demi pasal.
Selanjutnya, rancangan tersebut menjalani harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Pembahasannya dilakukan bertahap, mulai dari penyamaan persepsi sampai pendalaman setiap pasal. Kami juga melibatkan tim pakar dan pihak INOVASI untuk memberikan masukan terhadap substansi Ranperda. Proses ini dilakukan agar rumusan yang disusun memiliki dasar hukum dan bisa diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Dari sisi hukum, penyusunan Ranperda mengacu pada Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019.
Selain pengaturan teknis perbukuan, regulasi ini juga mengatur kolaborasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Aspek pengawasan penyelenggaraan perbukuan hingga pendanaan turut dimasukkan agar pelaksanaan kebijakan memiliki arah dan dukungan yang jelas.
Syamsuddin berharap Ranperda tersebut nantinya menjadi landasan bagi pengembangan ekosistem perbukuan dan budaya literasi di Kaltara. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kebijakan yang disusun diharapkan tidak berhenti pada aturan, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Regulasi ini diharapkan bisa memberikan arah yang jelas bagi pengembangan perbukuan dan budaya literasi di Kaltara. Pelaksanaannya nanti melibatkan banyak pihak, sehingga pembagian peran dan koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan,” pungkasnya.













Discussion about this post