TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan akses infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi persoalan yang disuarakan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Persoalan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi, evaluasi, dan sosialisasi tata kelola pemerintahan daerah serta pencegahan korupsi terintegrasi yang berlangsung di Tanjung Selor, 17 November 2026.
Sejumlah anggota DPRD Kaltara, di antaranya Muhammad Nafis, Pdt. Robenson Tadem, Supa’ad Hadianto, Hamka M., Yancong, Dr. H. Syamsuddin Arfah, dan Alimudin, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi geografis Kaltara yang memiliki kawasan pedalaman, kepulauan, dan perbatasan. Karakteristik tersebut membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan wilayah dengan akses transportasi yang lebih mudah.
Dalam diskusi tersebut, Muhammad Nafis bersama anggota dewan lainnya menyoroti kebutuhan pembukaan akses jalan, fasilitas pendidikan, termasuk akses menuju SMA 18, hingga kebutuhan jalur evakuasi medis bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurut para legislator, kebutuhan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari besaran anggaran secara umum. “Pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis dan biaya konstruksi yang harus dikeluarkan untuk menjangkau masyarakat,” jelasnya.
Selain infrastruktur, persoalan sektor pertanian dan perikanan juga mengemuka. Sekitar 60 persen mata pencaharian masyarakat Kaltara bertumpu pada kedua sektor tersebut.
DPRD menyampaikan perlunya dukungan sarana produksi, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan), serta fasilitas penunjang usaha nelayan. “Namun, penyaluran bantuan terkadang menghadapi kendala karena adanya perbedaan batas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya.
Persoalan lain berkaitan dengan masyarakat yang secara administrasi kependudukan tercatat di satu daerah, tetapi lokasi kegiatan usahanya berada di wilayah administratif daerah lain.
Salah satu contohnya nelayan atau petambak yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah perairan Kabupaten Bulungan.
Kondisi tersebut membutuhkan sinkronisasi kebijakan agar bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak terhambat persoalan administrasi dan kewenangan.
Karena itu, DPRD Kaltara mendorong adanya kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Salah satunya melalui standarisasi satuan harga (SSH) khusus kawasan kepulauan dan perbatasan, sehingga perencanaan anggaran lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya koordinasi formal lintas pemerintahan, termasuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), agar kebutuhan daerah dapat diselaraskan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Bagi DPRD Kaltara, kepastian regulasi dan kebijakan anggaran yang mempertimbangkan kondisi geografis menjadi bagian penting dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan.
Dengan demikian, masyarakat di wilayah pedalaman, kepulauan, dan perbatasan tetap memperoleh akses infrastruktur, pelayanan publik, serta dukungan ekonomi secara proporsional.













Discussion about this post