• Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Jumat, 20 November 2026
Alinea Enam Dua
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
Alinea Enam Dua
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
Home Advetorial

DPRD Kaltara Suarakan Kendala Pembangunan Wilayah 3T ke KPK

by Redaksi
11/18/2026
in Advetorial
A A
DPRD Kaltara Suarakan Kendala Pembangunan Wilayah 3T ke KPK

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan akses infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi persoalan yang disuarakan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Persoalan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi, evaluasi, dan sosialisasi tata kelola pemerintahan daerah serta pencegahan korupsi terintegrasi yang berlangsung di Tanjung Selor, 17 November 2026.

Baca Juga

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

Sejumlah anggota DPRD Kaltara, di antaranya Muhammad Nafis, Pdt. Robenson Tadem, Supa’ad Hadianto, Hamka M., Yancong, Dr. H. Syamsuddin Arfah, dan Alimudin, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi geografis Kaltara yang memiliki kawasan pedalaman, kepulauan, dan perbatasan. Karakteristik tersebut membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan wilayah dengan akses transportasi yang lebih mudah.

Dalam diskusi tersebut, Muhammad Nafis bersama anggota dewan lainnya menyoroti kebutuhan pembukaan akses jalan, fasilitas pendidikan, termasuk akses menuju SMA 18, hingga kebutuhan jalur evakuasi medis bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.

Menurut para legislator, kebutuhan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari besaran anggaran secara umum. “Pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis dan biaya konstruksi yang harus dikeluarkan untuk menjangkau masyarakat,” jelasnya.

Selain infrastruktur, persoalan sektor pertanian dan perikanan juga mengemuka. Sekitar 60 persen mata pencaharian masyarakat Kaltara bertumpu pada kedua sektor tersebut.

DPRD menyampaikan perlunya dukungan sarana produksi, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan), serta fasilitas penunjang usaha nelayan. “Namun, penyaluran bantuan terkadang menghadapi kendala karena adanya perbedaan batas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya.

Persoalan lain berkaitan dengan masyarakat yang secara administrasi kependudukan tercatat di satu daerah, tetapi lokasi kegiatan usahanya berada di wilayah administratif daerah lain.

Salah satu contohnya nelayan atau petambak yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah perairan Kabupaten Bulungan.

Kondisi tersebut membutuhkan sinkronisasi kebijakan agar bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak terhambat persoalan administrasi dan kewenangan.

Karena itu, DPRD Kaltara mendorong adanya kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Salah satunya melalui standarisasi satuan harga (SSH) khusus kawasan kepulauan dan perbatasan, sehingga perencanaan anggaran lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya koordinasi formal lintas pemerintahan, termasuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), agar kebutuhan daerah dapat diselaraskan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Bagi DPRD Kaltara, kepastian regulasi dan kebijakan anggaran yang mempertimbangkan kondisi geografis menjadi bagian penting dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan.

Dengan demikian, masyarakat di wilayah pedalaman, kepulauan, dan perbatasan tetap memperoleh akses infrastruktur, pelayanan publik, serta dukungan ekonomi secara proporsional.

Bagikan:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak

Berita Terkait

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – Penanganan banjir di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, masih terkendala persoalan kewenangan dan keterbatasan...

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengembalikan kewenangan perbaikan Jalan...

Belum Rampung Tahun Ini, Raperda Penghargaan Daerah Kaltara Diusulkan Lagi pada 2027

Belum Rampung Tahun Ini, Raperda Penghargaan Daerah Kaltara Diusulkan Lagi pada 2027

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – DPRD Kalimantan Utara kembali mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghargaan Daerah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan...

19 Raperda Masuk Propemperda 2026, Bapemperda Kaltara Siapkan Agenda Legislasi 2027

19 Raperda Masuk Propemperda 2026, Bapemperda Kaltara Siapkan Agenda Legislasi 2027

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara mulai menyusun agenda legislasi 2027. Langkah ini dilakukan setelah mengevaluasi...

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

DPRD Kaltara Bersama BULD DPD RI Petakan Hambatan Regulasi, Siapkan Rekomendasi ke Presiden

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Persoalan pembentukan peraturan daerah (perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah dan...

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan langkah rasionalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Jumlah...

Next Post
Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

NasDem Fair 2026 Hadir di Tarakan, Supa’ad Ajak Warga Rayakan Keberagaman Budaya

NasDem Fair 2026 Hadir di Tarakan, Supa’ad Ajak Warga Rayakan Keberagaman Budaya

Discussion about this post

Berita Terlaris

  • Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Langsung Sabet 2 Emas di Porprov Kaltara, Refi dan Diva Jadi Jawara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Greenhouse Hydrofarm UBT Hasilkan Puluhan Pack Pakcoy melalui Sistem Hidroponik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Buruh Meminta Upah Naik?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Alinea Enam Dua

Berita yang baik adalah berita memberi konteks, menghadirkan latar, serta menuntun pembaca memahami sebab dan dampak dari sebuah peristiwa

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukrim
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Rubrik

Terbaru

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

11/19/2026
Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

11/19/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.