TANJUNG SELOR, ALINEA62– Pengembangan budaya literasi di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak cukup hanya dengan menyediakan buku dan membangun perpustakaan. Pemerintah daerah perlu memastikan program tersebut memiliki dukungan anggaran, target capaian, serta indikator keberhasilan yang bisa dievaluasi secara berkala.
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Menurutnya, kebijakan literasi harus diterjemahkan ke dalam program kerja dan penganggaran daerah yang terukur. Dengan begitu, pelaksanaannya tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Program literasi mesti didukung perencanaan anggaran yang jelas. Pembiayaannya juga harus disertai ukuran kinerja, sehingga pemerintah bisa melihat sejauh mana program berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Syamsuddin menjelaskan, keberhasilan program literasi tidak bisa hanya diukur dari jumlah buku yang dibeli maupun perpustakaan yang dibangun.
Pemerintah perlu mengevaluasi kesesuaian bahan bacaan dengan kebutuhan masyarakat, jangkauan layanan hingga wilayah sulit diakses, serta aktivitas membaca di sekolah dan lingkungan masyarakat.
Selain itu, kapasitas tenaga perpustakaan dan pendidik juga perlu ditingkatkan. Termasuk mengukur perkembangan kemampuan literasi peserta didik sebagai salah satu indikator keberhasilan kebijakan.
“Ukuran keberhasilan harus terlihat dari kondisi di lapangan. Apakah buku tersedia sesuai kebutuhan, apakah layanan menjangkau masyarakat, apakah kegiatan membaca berjalan, dan apakah kemampuan literasi anak mengalami peningkatan. Hal-hal seperti itu yang perlu dievaluasi,” katanya.
Di sisi lain, Pansus IV juga menyoroti pentingnya pembagian tugas antarlembaga agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi diperlukan antara perangkat daerah yang membidangi pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, serta komunikasi dan informatika. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil peran sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.
Syamsuddin menilai, pengembangan literasi membutuhkan kerja bersama, mulai dari penyediaan bahan bacaan, penguatan perpustakaan, pembinaan kegiatan membaca hingga pengembangan literasi digital.
“Setiap perangkat daerah memiliki tugas yang berkaitan dengan pengembangan literasi. Pembagian peran dan koordinasi harus jelas agar program saling mendukung. Regulasi ini diharapkan menjadi payung kerja bersama, bukan justru menambah sekat birokrasi,” ungkapnya.
Setelah Ranperda ditetapkan menjadi peraturan daerah, DPRD Kaltara juga akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan.
Pengawasan akan diarahkan pada implementasi program di sekolah, perpustakaan, desa, komunitas hingga lingkungan keluarga.
Pansus IV turut merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksanaan, penyesuaian program dan anggaran, pembagian tanggung jawab perangkat daerah, serta evaluasi berkala berbasis data.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengembangan perbukuan dan budaya literasi benar-benar dirasakan masyarakat. Ukurannya bukan berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi bagaimana program itu hadir di sekolah, perpustakaan, desa, komunitas, dan keluarga,” tutup Syamsuddin.












Discussion about this post