• Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Rabu, 18 November 2026
Alinea Enam Dua
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
Alinea Enam Dua
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
Home Advetorial

Reses Supa’ad Hadianto Soroti Pembangunan dan Perlindungan Pekerja

by Redaksi
11/17/2026
in Advetorial
A A
Reses Supa’ad Hadianto Soroti Pembangunan dan Perlindungan Pekerja

TARAKAN, ALINEA62 – Keterbatasan anggaran daerah, kebutuhan pembangunan lingkungan, hingga perlindungan jaminan sosial bagi pekerja menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, di Tarakan Utara.

Reses masa persidangan I Tahun 2026 tersebut berlangsung di CC Cafe, Senin (16/11/2026), dengan menghadirkan para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat.

Baca Juga

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

Pertemuan itu dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan pemahaman mengenai sejumlah program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Supa’ad mengatakan, reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat dan mengetahui persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Kali ini, ia secara khusus melibatkan para ketua RT karena dianggap memiliki pemahaman paling dekat mengenai kondisi dan kebutuhan warga.

“Para ketua RT ini merupakan pemangku kepentingan di lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, saya ingin mendengar langsung berbagai persoalan dan aspirasi yang ada,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Supa’ad juga memaparkan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD Provinsi Kaltara 2027 diperkirakan sebesar Rp2,2 triliun atau relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi fiskal tersebut menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sebab, sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk sejumlah sektor dan kebutuhan pemerintahan.

Ia menyebutkan, sekitar 20 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan, 30 persen untuk pembangunan, serta 30 persen untuk operasional ASN dan perangkat daerah.

Dengan keterbatasan ruang fiskal, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Aspirasi seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, fasilitas rumah ibadah, dan infrastruktur lainnya tetap perlu diperjuangkan. Namun, masyarakat juga perlu memahami pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar usulan pembangunan disampaikan kepada instansi yang tepat.

Selain persoalan pembangunan, reses tersebut juga membahas pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Untuk itu, Supa’ad menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan sebagai narasumber.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Muhammad Fathur Rohman, menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya berlaku bagi pekerja formal di perusahaan.

Pekerja mandiri, seperti petani, nelayan, hingga pekerja rumah tangga, juga memiliki kesempatan menjadi peserta untuk mendapatkan perlindungan dari risiko pekerjaan.

Menurut Fathur, dengan iuran Rp8.400, pekerja mandiri sudah dapat memperoleh perlindungan melalui dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Kami berharap para ketua RT bisa menyampaikan informasi ini kepada warganya. Apabila ada masyarakat yang bekerja secara mandiri, seperti petani, nelayan, maupun pekerja lainnya, bisa diarahkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya memiliki fungsi perlindungan yang berbeda.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya.

Fathur mencontohkan, nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut dapat memperoleh perlindungan melalui program JKK sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program, yakni JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sementara itu, perlindungan yang diberikan Pemerintah Kota Tarakan kepada ketua RT melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencakup dua program, yaitu JKK dan JKM.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kedisiplinan perusahaan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Fathur mengungkapkan, masih terdapat perusahaan yang menunggak pembayaran iuran hingga enam sampai tujuh bulan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pemenuhan hak pekerja ketika mengajukan klaim manfaat.

Dampaknya dapat dirasakan pekerja atau ahli waris yang mengajukan klaim akibat kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun ketika memasuki masa pensiun.

Ia menjelaskan, apabila kewajiban iuran perusahaan belum diselesaikan, proses realisasi manfaat dapat mengalami penundaan karena harus melalui penyelesaian administrasi kepesertaan.

“Misalnya ada pekerja yang meninggal dunia pada bulan Agustus, sementara iurannya belum dibayarkan. Maka proses klaimnya bisa tertunda sampai kewajiban iuran tersebut diselesaikan,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara tertib. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak pekerja tetap terlindungi dan manfaat jaminan sosial dapat diterima sesuai ketentuan.

Melalui reses tersebut, Supa’ad berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi. Di sisi lain, informasi yang disampaikan para narasumber diharapkan dapat diteruskan para ketua RT kepada warga sehingga manfaat program perlindungan sosial semakin luas dirasakan masyarakat.

Bagikan:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak

Berita Terkait

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

by Redaksi
11/18/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Sekretariat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi serapan anggaran sebesar 73,6 persen hingga pertengahan November 2026. Dengan...

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

by Redaksi
11/18/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan, penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa, menjadi perhatian dalam rapat koordinasi...

Pahami Peran MPR RI, Achmad Djufrie Hadiri Sarasehan Kebangsaan di Kaltara

Pahami Peran MPR RI, Achmad Djufrie Hadiri Sarasehan Kebangsaan di Kaltara

by Redaksi
11/17/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Penguatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadi bahasan dalam Sarasehan Kebangsaan...

Syamsuddin Arfah Minta Program Literasi Kaltara Punya Target dan Anggaran Jelas

Ranperda Perbukuan Kaltara Rampung Dibahas, 11 Bab Atur Buku hingga Pendanaan

by Redaksi
11/17/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Pengembangan industri perbukuan dan budaya literasi di Kalimantan Utara (Kaltara) disiapkan memiliki payung hukum tersendiri. Rancangan Peraturan...

Marak Informasi Menyesatkan, Syamsuddin Arfah Dorong Warga Kaltara Lebih Kritis di Ruang Digital

Marak Informasi Menyesatkan, Syamsuddin Arfah Dorong Warga Kaltara Lebih Kritis di Ruang Digital

by Redaksi
11/17/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Kemampuan menggunakan teknologi digital perlu diimbangi kecakapan memeriksa kebenaran informasi. Di tengah derasnya arus informasi dan...

Syamsuddin Arfah Minta Program Literasi Kaltara Punya Target dan Anggaran Jelas

Syamsuddin Arfah Dorong Penulis Lokal Kaltara, Sejarah dan Budaya Daerah Diangkat Jadi Buku

by Redaksi
11/17/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 - Kekayaan sejarah dan budaya Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi karya tulis. Penguatan...

Next Post
Literasi Murid SD di Kaltara Tembus 66 Persen, Syamsuddin Arfah Dorong Peningkatan

Literasi Murid SD di Kaltara Tembus 66 Persen, Syamsuddin Arfah Dorong Peningkatan

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

11 Tahun Jadi Buruh, Supa’ad Kini Perjuangkan Aspirasi Pekerja dari Parlemen

Discussion about this post

Berita Terlaris

  • Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

    Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Langsung Sabet 2 Emas di Porprov Kaltara, Refi dan Diva Jadi Jawara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Greenhouse Hydrofarm UBT Hasilkan Puluhan Pack Pakcoy melalui Sistem Hidroponik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Buruh Meminta Upah Naik?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Alinea Enam Dua

Berita yang baik adalah berita memberi konteks, menghadirkan latar, serta menuntun pembaca memahami sebab dan dampak dari sebuah peristiwa

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukrim
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Rubrik

Terbaru

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

11/18/2026
Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

11/18/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.