TARAKAN, ALINEA62– Ketidaksesuaian data desil warga dalam pendataan bantuan sosial menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, di Tarakan Utara, Senin (16/11/2026).
Sejumlah ketua RT mengeluhkan adanya warga yang masuk kategori desil tertentu, tetapi dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Ada warga yang tercatat di desil 1, namun kondisi ekonominya dianggap tidak mencerminkan kategori tersebut. Sebaliknya, warga yang masuk desil 5 juga mempertanyakan hasil pendataan.
Merespons keluhan itu, Supa’ad menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kegiatan reses masa persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di CC Cafe. Kehadiran BPS diharapkan dapat memberikan penjelasan sekaligus membuka ruang klarifikasi bagi masyarakat terkait data kesejahteraan.
Menurut Supa’ad, masyarakat perlu memahami bahwa data desil bukan sesuatu yang bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial ekonomi seseorang dapat memengaruhi posisi desil dalam pendataan.
“Data itu tidak statis, tetapi dinamis. Hari ini mungkin kita berada di desil 1, besok bisa berubah menjadi desil 3 atau 4. Jadi, masyarakat harus proaktif,” kata Supa’ad.
Dia menjelaskan, warga yang merasa pengelompokan desilnya tidak sesuai dapat mengupayakan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia, mulai dari tingkat kelurahan hingga Dinas Sosial dan BPS sesuai kewenangannya.
“Beberapa RT tadi menyampaikan persoalan desil. Ada yang masuk desil 1 ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, begitu juga yang masuk desil 5. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa data ini bisa berubah,” jelasnya.
Selain persoalan data bantuan sosial, reses tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai perlindungan pekerja. Supa’ad turut menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan.
Dia menyebut Tarakan Utara memiliki cukup banyak pekerja di sejumlah perusahaan, di antaranya PT Intracawood Manufacturing (Intraka), PRI, dan PT Kaltim Hidro Industri (KHI).
“Harapan saya masyarakat bisa mendapatkan edukasi tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian memahami hak dan kewajiban perusahaan serta hak dan kewajiban karyawan,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga itu, aspirasi terkait pembangunan infrastruktur lingkungan juga disampaikan.
Supa’ad mengatakan, setiap usulan masyarakat perlu diperhatikan. Namun, realisasi pembangunan harus mengikuti pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dia menegaskan tidak ingin memberikan janji terhadap usulan pembangunan yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.
“Memang dalam undang-undang pemerintahan daerah sudah dibagi kewenangannya. Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Jadi, kalau itu bukan kewenangan provinsi, tentu saya tidak bisa menjanjikan bisa dikerjakan,” tegasnya.
Sementara untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi, Supa’ad mencontohkan kelanjutan pembangunan Jalan Ring Road Tarakan yang ditargetkan terus dikembangkan hingga terhubung ke kawasan Pantai Amal.
Dia berharap reses tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga sarana bagi masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pendataan bantuan sosial, perlindungan pekerja, serta program pembangunan pemerintah.












Discussion about this post