TARAKAN, ALINEA62– Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, menyampaikan permohonan maaf atas tertundanya pembongkaran polisi tidur di Jalan Halmahera, Kawasan Ladang tepatnya di depan rumah Dinas Komandan Kodaeral XIII Kota Tarakan. Pembongkaran yang sebelumnya diharapkan terlaksana pada Rabu (28/10/2026) malam itu baru dilakukan pada Kamis (29/10/2026) siang.
Yunus menjelaskan, penundaan terjadi karena petugas yang menangani pekerjaan tersebut telah kelelahan setelah beraktivitas sejak pagi hingga sore. Karena itu, proses pembongkaran baru dapat dilaksanakan pada hari berikutnya.
“Atas nama pimpinan DPRD, saya minta maaf karena belum bisa terealisasi tadi malam. Baru siang ini bisa terealisasi,” ujar Yunus, Kamis (29/10/2026).
Ia mengatakan, pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada Rabu. Aspirasi itu meminta agar polisi tidur di Jalan Halmahera dibongkar.
Menurut Yunus, koordinasi dengan instansi terkait telah dilakukan sejak Rabu malam. Koordinasi tersebut melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta pihak TNI Angkatan Laut.
Yunus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga pembongkaran dapat terlaksana.
Adapun mengenai status kepemilikan material *speed bump* yang dibongkar, ia mengatakan hal tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada dinas terkait.
“Untuk itu, nanti biar dinas terkait yang mengatur. Kita tanyakan ke dinas terkait,” katanya.
Selain menanggapi pembongkaran di Jalan Halmahera, Yunus menekankan pentingnya kajian sebelum pemasangan polisi tidur di jalan-jalan lain di Tarakan.
Menurut dia, pemasangan fasilitas pengendali kecepatan kendaraan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi jalan, dan aspek keselamatan. Dengan begitu, fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak kembali dibongkar setelah dipasang.
Yunus tidak mempersoalkan pemasangan polisi tidur apabila memang dibutuhkan masyarakat, terutama di kawasan yang memiliki persoalan keselamatan lalu lintas. Namun, usulan tersebut tetap perlu melalui kajian yang memadai.
“Yang penting ada kajian. Jangan sampai yang dipasang sia-sia, kemudian dibongkar lagi,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, bentuk polisi tidur dapat disesuaikan dengan kondisi jalan dan kebutuhan pengguna. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan pengendali kecepatan dengan ukuran yang lebih kecil, sepanjang sesuai hasil kajian.
Yunus berharap, setiap pemasangan polisi tidur ke depan tidak hanya berdasarkan permintaan masyarakat, tetapi juga memperhatikan aspek teknis dan keselamatan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pengguna jalan.












Discussion about this post