TARAKAN, ALINEA62 – Posisi geografis Kota Tarakan sebagai wilayah kepulauan dengan konektivitas perairan yang tinggi dinilai menjadi salah satu faktor kerawanan terhadap peredaran gelap narkotika. Kondisi tersebut mendorong DPRD Kota Tarakan menginisiasi regulasi khusus untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah.
Upaya itu diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Prekursor Narkotika.
Raperda tersebut mulai memasuki tahapan pembahasan setelah DPRD Kota Tarakan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan, Sabtu (14/11/2026).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, mengatakan pembentukan regulasi ini didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Dari sisi sosiologis, karakteristik Tarakan sebagai daerah kepulauan dan kawasan perairan strategis membuat wilayah ini memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan peredaran narkotika.
Ancaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan jalur masuk narkotika, tetapi juga potensi penyalahgunaan yang dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
“Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bagian dari upaya dalam rangka menjaga kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta masa depan generasi bangsa,” kata Harjo dalam penyampaian nota penjelasan.
Ia menjelaskan, dari aspek filosofis, Raperda P4GN merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Sementara dari aspek yuridis, penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.
Melalui regulasi tersebut, DPRD ingin memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Harjo memaparkan, terdapat lima tujuan utama yang ingin dicapai. Mulai dari memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi P4GN, meningkatkan partisipasi masyarakat, hingga memperkuat koordinasi lintas instansi.
Selain itu, regulasi ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan deteksi dini dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, sekaligus menciptakan lingkungan Kota Tarakan yang aman dan sehat.
“Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Harjo menambahkan, substansi Raperda P4GN juga sejalan dengan visi pembangunan Kota Tarakan 2025–2029, yakni mewujudkan kota cerdas (smart city) yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan dan kelautan, serta ekonomi kreatif.
Setelah nota penjelasan disampaikan, tahapan berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk menyampaikan pendapat terhadap Raperda tersebut dalam rapat paripurna selanjutnya.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan upaya pencegahan narkotika di Tarakan tidak hanya bergantung pada penindakan aparat penegak hukum, tetapi juga didukung kebijakan pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.













Discussion about this post