TARAKAN, ALINEA62 – DPRD Kota Tarakan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Pertamina untuk mengurai persoalan pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pansus ini akan menggandeng akademisi, praktisi hukum, hingga tokoh masyarakat guna menyusun rekomendasi penyelesaian yang komprehensif.
Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus mengatakan Pansus beranggotakan 10 orang dengan Adyansa sebagai ketua dan Dapot Sinaga sebagai wakilnya.
“Hari ini DPRD telah membentuk Pansus. Dalam tim Pansus ini ada 10 orang. Ketuanya Pak Adyansa, wakil ketuanya Pak Dapot, sisanya delapan orang sebagai anggota,” kata Yunus, Minggu (8/11/2026).
Yunus menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan Pansus adalah berkoordinasi dengan tim ahli sebelum mulai mengumpulkan data dari seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan WKP.
Menurutnya, kajian akademis diperlukan agar pembahasan sengketa lahan tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi berdasarkan aspek hukum dan fakta di lapangan.
“Yang dilibatkan nanti ada akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan profesional,” ujarnya.
Selain itu, Pansus akan menghimpun berbagai dokumen dan data dari Pertamina, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta masyarakat. Setelah seluruh data terkumpul, DPRD akan melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan kesesuaian fakta.
“Kami kumpulkan dulu data dari Pertamina, masyarakat, dan pertanahan untuk mencari fakta-fakta hukum. Setelah itu baru dilakukan uji petik apabila datanya sudah lengkap,” jelasnya.
Yunus mengatakan DPRD belum menetapkan batas waktu kerja Pansus karena proses penyelesaian sengketa lahan dinilai membutuhkan kajian yang mendalam.
Hasil akhir kerja Pansus nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang bisa disampaikan kepada kementerian terkait, bahkan hingga DPR RI apabila diperlukan.
“Kami berharap persoalan ini bisa clear and clean. Masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan tidak lagi merasa diintimidasi, sementara Pertamina juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apa pun hasilnya nanti diharapkan menjadi kesepakatan bersama sehingga persoalan serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus WKP Adyansa menilai pembentukan Pansus merupakan langkah penting agar persoalan pertanahan yang telah berlangsung puluhan tahun tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Persoalan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kalau tidak ada langkah konkret seperti ini, saya khawatir persoalan tersebut akan menjadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak,” tegasnya.
Ia mengatakan Pansus akan menggandeng ahli hukum pertanahan serta meminta pandangan dari berbagai pihak yang memahami persoalan WKP dan aktivitas Pertamina.
Menurut Adyansa, Pansus akan berperan sebagai mediator untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterima semua pihak.
Salah satu fokus pembahasan adalah adanya sertifikat tanah yang telah diterbitkan, namun kemudian dibatalkan dalam kurun waktu beberapa tahun.
“Kita mengetahui sertifikat merupakan produk hukum yang diterbitkan instansi pertanahan. Tetapi setelah diterbitkan, dalam kurun waktu lima sampai delapan tahun ada yang kemudian dibukukan kembali atau dibatalkan. Ini yang perlu kita telusuri,” katanya.
Dalam menjalankan tugasnya, Pansus akan berkoordinasi dengan Pertamina, BPN, SKK Migas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta Pemerintah Kota Tarakan.
Adyansa menyebut kawasan Kampung Satu menjadi salah satu wilayah yang akan mendapat perhatian khusus karena persoalan lahan di kawasan tersebut cukup kompleks. Selain permukiman warga, di dalam WKP juga telah berdiri fasilitas umum, jalan, bangunan pemerintah hingga rumah ibadah.
“Kalau kita tidak mempersiapkan dan menyelesaikan persoalan pertanahan sejak sekarang, ini bisa menjadi masalah besar di kemudian hari,” tutupnya.













Discussion about this post