TARAKAN, ALINEA62 – Suasana haru menyelimuti halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, Minggu (15/11/2026). Sebanyak 15 warga binaan yang dinyatakan memenuhi syarat pembebasan bersyarat (PB) langsung melakukan sujud syukur setelah menerima hak integrasi tersebut.
Belasan warga binaan itu mendapatkan kesempatan menjalani masa pembebasan bersyarat setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan melalui Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat), Awaluddin, menjelaskan 15 warga binaan tersebut berasal dari kasus tindak pidana narkotika dan sejumlah tindak pidana umum lainnya.
Dia mengatakan, pemberian pembebasan bersyarat tidak dilakukan secara otomatis. Narapidana harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko.
“Program integrasi pembebasan bersyarat yang kami laksanakan merupakan bagian dari pemenuhan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan,” ujar Awaluddin.
Meski mendapatkan pembebasan bersyarat, para penerima tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Mereka diwajibkan melakukan lapor secara berkala dan mengikuti pembinaan lanjutan melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai klien pemasyarakatan.
Awaluddin menegaskan, pembebasan bersyarat harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat.
Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Bapas, Kejaksaan Negeri, pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait hingga masyarakat.
Melalui program integrasi ini, Lapas Tarakan menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan kemasyarakatan secara profesional dan akuntabel, termasuk memastikan seluruh proses berjalan tanpa pungutan biaya.
Pemberian pembebasan bersyarat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian hak integrasi bagi narapidana.













Discussion about this post