TARAKAN, ALINEA62 – DPRD Kota Tarakan segera memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Regulasi tersebut ditargetkan rampung dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) pada 2027.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tarakan, Harjo Solaika mengatakan, Ranperda P4GN saat ini telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Naskah akademik sebagai dasar penyusunan regulasi tersebut juga telah selesai.
Dengan terpenuhinya tahapan awal itu, DPRD tinggal menjadwalkan rapat kerja untuk memulai pembahasan bersama Pemerintah Kota Tarakan.
“Perda P4GN ini sudah masuk Propemperda, artinya sudah bisa mulai dilakukan pembahasan. Naskah akademiknya juga sudah selesai, tinggal diagendakan rapat kerja untuk memulai pembahasan,” ujar Harjo, Minggu (1/11/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme pembahasan masih akan ditentukan, apakah melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau dibahas langsung oleh Bapemperda bersama tim pemerintah daerah.
Sebelumnya, pembahasan Ranperda P4GN sempat tertunda karena DPRD harus memprioritaskan penyelesaian APBD Perubahan dan perubahan KUA-PPAS. Namun, setelah agenda tersebut rampung, pembahasan Ranperda P4GN akan segera ditindaklanjuti.
“Memang kemarin sempat terhambat karena kita sedang berkonsentrasi membahas APBD Perubahan. Tapi sekarang sudah selesai, sehingga ini akan segera kita akselerasi,” katanya.
Dalam prosesnya, pembahasan akan diawali dengan rapat penyamaan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah. Selanjutnya, rapat kerja akan membahas substansi rancangan regulasi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN).
Setelah pembahasan substansi, tahapan dilanjutkan dengan harmonisasi, fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, finalisasi, hingga dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi perda.
Harjo optimistis seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan pada 2027. Terlebih, salah satu tahapan yang biasanya membutuhkan waktu cukup panjang, yakni penyusunan naskah akademik, sudah terpenuhi.
“Sangat memungkinkan selesai 2027. Karena tahapannya sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Biasanya lama itu penyusunan naskah akademik. Untuk perda ini naskah akademiknya sudah selesai, tinggal masuk pembahasan,” ungkapnya.
Menurut Harjo, keberadaan Perda P4GN menjadi kebutuhan penting bagi Tarakan dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjalankan program penanganan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.
Ia menyebut, kebutuhan terhadap regulasi daerah tersebut juga telah beberapa kali disampaikan dalam diskusi bersama BNN.
“Sangat urgen. Kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan BNN. Dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan serta penanganan peredaran narkoba, BNN membutuhkan payung hukum di daerah berupa Perda P4GN ini,” ujarnya.
DPRD Tarakan memastikan proses pembentukan regulasi tersebut tetap mengikuti tahapan legislasi yang berlaku. Harjo berharap pembahasan dapat berjalan sesuai agenda sehingga perda yang dihasilkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga dapat menjadi landasan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkotika di Tarakan.
“Berproses. Kita kerjakan dengan baik karena memang banyak tahapan yang harus dilalui. Semuanya harus mengikuti proses dan agenda yang ada,” pungkasnya.













Discussion about this post