DPRD Tarakan Pasang Badan Tolak Merger SMPN 13-14, Herman: Jangan Sampai Siswa Jadi Korban

TARAKAN, ALINEA62– DPRD Kota Tarakan menegaskan penolakannya terhadap wacana merger SMP Negeri 13 dan SMP Negeri 14 yang belakangan mencuat dan memicu keresahan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Herman Hamid, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama komite sekolah dan wali murid di DPRD Tarakan, Sabtu (9/5/2026).

Dalam forum tersebut, DPRD memastikan berada di garda terdepan menolak rencana merger yang dinilai tidak memiliki alasan jelas. “Kami sangat kaget dengan berita ini. Pada prinsipnya DPRD menolak wacana yang digulirkan Dinas Pendidikan,” tegas Herman.

Menurutnya, merger sekolah hanya bisa dilakukan dalam kondisi mendesak, seperti sekolah rusak berat, kekurangan siswa, atau tidak memiliki tenaga pengajar. “Kalau sekolah roboh atau gurunya tidak ada, mungkin itu bisa jadi alasan merger. Tapi sekarang tidak ada alasan seperti itu,” katanya.

Herman mengungkapkan, kebutuhan sekolah negeri di Tarakan hingga kini justru masih tinggi. Bahkan sejak periode 2014-2019, DPRD terus mendorong pembangunan sekolah baru karena jumlah SMP negeri dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. “Dulu saya termasuk yang getol mendesak pemerintah membangun sekolah karena jumlah SD dan SMP tidak seimbang. Akhirnya dibangun SMP 13, SMP 14 dan lainnya,” ujarnya.

Selain menolak merger, DPRD juga menyoroti rencana pengurangan rombongan belajar (rombel) SMPN 13 dari tujuh kelas menjadi tiga kelas pada tahun ajaran baru. “Kami juga menolak kalau rombel dikurangi. Jangan sampai siswa jadi korban dan tidak tertampung di sekolah negeri,” tegasnya.

Sikap DPRD itu mendapat dukungan dari Ketua Komite SMPN 13 Tarakan, Haji Hamka. Ia mengaku para wali murid terkejut dengan munculnya wacana merger dan pengurangan rombel tersebut. “Kami kecewa karena tiba-tiba muncul pengurangan rombel dari tujuh menjadi tiga. Padahal peminat SMPN 13 selama ini selalu penuh,” katanya.

Hamka berharap DPRD terus mengawal persoalan tersebut agar polemik serupa tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru. “Kami hanya ingin ada kepastian supaya siswa dan orang tua tidak terus resah,” pungkasnya.