TARAKAN, ALINEA62– Perluasan akses beasiswa bagi mahasiswa dan ketepatan sasaran pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalimantan Utara dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi IV tersebut berlangsung di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Tarakan, Rabu (21/10/2026). Selain sektor pendidikan dan kesehatan, rapat juga membahas rencana pembangunan fasilitas olahraga di Kalimantan Utara.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah sekaligus memastikan program yang direncanakan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan, DPRD menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam struktur anggaran. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan perhatian.
Sementara itu, pembahasan mengenai beasiswa dilakukan bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Anggaran beasiswa Kaltara pada 2027 direncanakan sebesar Rp5 miliar, sama dengan alokasi tahun 2026.
Supa’ad mengatakan, Komisi IV berharap anggaran beasiswa dapat ditambah. Namun, usulan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut di tingkat komisi bersama Badan Anggaran DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Selain besaran anggaran, DPRD juga mendorong perluasan jangkauan penerima beasiswa, khususnya mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kalimantan Utara.
Menurutnya, terdapat tujuh perguruan tinggi di Kaltara yang telah memiliki nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah provinsi, tetapi belum menindaklanjutinya melalui perjanjian kerja sama (PKS).
Komisi IV meminta agar proses kerja sama tersebut segera dituntaskan sehingga mahasiswa dari perguruan tinggi terkait berpeluang memperoleh beasiswa pada 2027.
“Kita berharap jangan sampai ada perguruan tinggi di Kalimantan Utara yang mahasiswanya tidak mendapatkan akses beasiswa hanya karena perjanjian kerja samanya belum selesai,” ujar Supa’ad.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran beasiswa tetap mengacu pada pola sebelumnya, yakni melalui perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltara. Karena itu, percepatan penyelesaian administrasi menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti agar program dapat berjalan pada awal 2027.
Selain pendidikan, Komisi IV membahas pembiayaan jaminan kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kaltara dan rumah sakit umum. Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan pembiayaan peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah provinsi melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, anggaran BPJS yang tercantum pada Dinas Kesehatan Kaltara sekitar Rp6,14 miliar. Dengan keterbatasan fiskal daerah, anggaran tersebut perlu dikelola secara cermat agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Supa’ad mengatakan, pemerintah provinsi perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan kemampuan keuangan masing-masing daerah, terutama dalam menindaklanjuti pembiayaan peserta yang sebelumnya ditanggung provinsi.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Kota Tarakan yang telah mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta dari kurang lebih 9.000 peserta yang sebelumnya ditanggung pemerintah provinsi. Pembiayaan tersebut telah diakomodasi melalui APBD Perubahan Tarakan 2026.
Supa’ad mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, koordinasi antarpemerintah daerah perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran.
“Data peserta perlu divalidasi kembali agar bantuan tepat sasaran. Kita juga harus melihat kemampuan keuangan setiap daerah karena semuanya berkaitan dengan kondisi fiskal yang tersedia,” katanya.
Validasi data dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama kelompok desil 1 hingga desil 4, tetap menjadi perhatian dalam kebijakan pembiayaan kesehatan.
Hingga pembahasan berlangsung, belum seluruh pemerintah kabupaten dan kota menyampaikan pernyataan resmi mengenai kemampuan mengambil alih pembiayaan peserta yang sebelumnya ditanggung pemerintah provinsi. Karena itu, Komisi IV mendorong koordinasi lanjutan antara Dinas Kesehatan dan instansi terkait sebelum kebijakan anggaran ditetapkan.
Dalam rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, Komisi IV turut menyoroti rencana pembangunan fasilitas sport center di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM), Tanjung Selor.
Menurut Supa’ad, pembangunan fasilitas olahraga tersebut berpeluang memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, peluang itu membutuhkan kesiapan lahan yang jelas dan bebas konflik.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi mempertimbangkan anggaran pematangan lahan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2027.
“Kita berharap persiapan lahan dan DED bisa diakomodasi pada 2027, sehingga pembangunan sport center ini dapat direalisasikan,” ujarnya.
Ia berharap persiapan tersebut dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat sehingga pembangunan fasilitas olahraga di Kaltara dapat terealisasi paling lambat menjelang akhir masa jabatan gubernur pada 2029.
Supa’ad menegaskan, berbagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama pihak terkait. Komisi IV berharap perencanaan anggaran tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik.
Discussion about this post