TARAKAN, ALINEA62 – Sejumlah isu hangat mewarnai perbincangan masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya kota Tarakan dalam sepekan terakhir. Mulai dari kondisi Koperasi Merah Putih hingga pro dan kontra rencana pembangunan pusat pemerintahan baru di Kota Tarakan, menjadi sorotan pembaca. Berikut lima berita terpopuler yang dimuat ALINEA62 sepanjang sepekan terakhir, dirangkum redaksi pada Senin (9/2/2026).
1. Kebijakan Pusat Berubah, Koperasi Merah Putih di Daerah Kebingungan
TARAKAN, ALINEA62– Perubahan kebijakan pemerintah pusat soal pengelolaan dan pembiayaan Koperasi Merah Putih (KMP) membuat koperasi di daerah, termasuk di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kebingungan.
Pergeseran skema pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke pola penugasan BUMN melalui PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) membuat sejumlah perencanaan koperasi yang telah disusun sebelumnya harus diubah.
Ketua Koperasi Merah Putih Tarakan, Saifullah, menyampaikan bahwa sejak awal pembentukan koperasi, pihaknya telah menyiapkan rencana usaha dengan mengacu pada skema pembiayaan melalui Himbara. Namun, di tengah proses berjalan, kebijakan tersebut berubah dan dialihkan ke PT Agrinas.
Menurutnya, perubahan tersebut memaksa koperasi melakukan penyesuaian ulang terhadap seluruh perencanaan bisnis yang telah disusun. Selain itu, posisi koperasi dalam skema terbaru juga mengalami perubahan. “Jika sebelumnya koperasi berperan penuh dalam perencanaan dan pengelolaan usaha, kini koperasi hanya menjalankan operasional, sementara pembangunan fisik dan pengadaan fasilitas sepenuhnya ditangani PT Agrinas,” ujar Saifullah yang juga merupakan Ketua Koperasi Merah Putih Selumit, Jumat (30/1/2026).
Perubahan kebijakan yang terjadi relatif cepat dinilai menyulitkan pengelola koperasi di daerah untuk beradaptasi. Hal ini diperparah dengan karakter dan kebutuhan koperasi yang berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga pendekatan yang seragam dinilai kurang tepat.
Saifullah juga menyoroti dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 yang sebelumnya menjadi dasar penyaluran pembiayaan koperasi melalui Himbara. Seiring dengan itu, sistem mikrosite Kementerian Koperasi yang memuat data pengurus, rencana bisnis, serta potensi wilayah koperasi juga tidak lagi digunakan. Akibatnya, banyak data yang sebelumnya telah diinput harus diulang kembali.
Dampak perubahan kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh koperasi yang sudah berjalan. Koperasi Merah Putih Selumit, misalnya, telah memiliki kantor dan gudang, namun tidak masuk dalam skema pembangunan baru karena seluruh fasilitas dalam program terbaru dibangun dari awal oleh PT Agrinas. Kondisi ini membuat koperasi yang telah lebih dulu beroperasi justru tidak menjadi prioritas.
Sementara itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Tarakan membenarkan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas DKUKMP Tarakan, Djumanto melalui Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Ardiansyah, menjelaskan bahwa daerah pada prinsipnya tetap komitmen mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam skema terbaru, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik koperasi. Dari total nilai yang direncanakan, sekitar Rp2,5 miliar diarahkan untuk pembangunan gedung dan fasilitas fisik, sementara Rp500 juta diperuntukkan bagi operasional dan penguatan usaha koperasi. “Namun hingga saat ini, dana operasional tersebut belum dicairkan dan yang berjalan baru pembangunan fisik,” ucapnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi di daerah. Di tengah keterbatasan modal, koperasi justru lebih membutuhkan dukungan dana untuk memutar usaha dibandingkan pembangunan fisik semata. Meski demikian, DKUKMP bersama koperasi di daerah tetap menjalankan kebijakan pemerintah pusat sembari menunggu kejelasan lanjutan terkait skema pendanaan operasional.
2. Khairul Ungkap Alasan Pusat Pemerintahan Tarakan Dipindah
TARAKAN, ALINEA62 – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Tarakan ke wilayah Utara mulai memicu pro dan kontra. Proyek yang mulai digarap tahun ini lewat skema multi years hingga 2028 ini dinilai sebagian warga sebagai langkah pemerataan pembangunan, namun tak sedikit yang mempertanyakan urgensinya di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Wali Kota Tarakan, Khairul, pernah menjelaskan alasan pemindahan pusat pemerintahan ini pada April 2025 lalu, sekitar dua bulan setelah dilantik. Mantan Sekretaris Kota Tarakan itu menegaskan, pemindahan pusat pemerintahan merupakan janji politik yang wajib ditunaikan. “Kalau janji itu kan saya sudah bilang harus dipertanggungjawabkan, baik dalam administrasi negara wajib hukumnya, termasuk dalam agama,” ujar Khairul kepada awak media, Selasa (22/4/2025).
Khairul menambahkan, pemindahan ini bertujuan mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah Tarakan Utara. Selama ini, kawasan Utara kerap merasa terpinggirkan karena pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi lebih banyak di Tarakan Tengah dan Barat. “Orang Utara sering bilang mau ke Tarakan. Jadi seolah mereka bukan bagian dari kota ini. Padahal kita satu pulau,” jelasnya.
Pemkot Tarakan pun menyiapkan penataan wilayah berbasis Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kawasan Tengah dan Barat difokuskan sebagai pusat ekonomi, Tarakan Timur untuk pariwisata dan pertahanan, sementara Tarakan Utara diarahkan menjadi kawasan pemerintahan, permukiman, dan industri. “Mudah-mudahan ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi,” kata Khairul.
Pemindahan sebagian aktivitas pemerintahan ke Utara juga akan dibarengi pembangunan infrastruktur dasar secara bertahap, mulai dari pengerasan jalan hingga penyediaan lahan. Kawasan pusat pemerintahan baru ini juga dirancang sebagai kota modern dengan fasilitas pendidikan, kompleks perumahan, rumah ibadah lintas agama, hingga alun-alun kota. “Konsepnya Smart Government, tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang modern dan efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menegaskan pihaknya akan mengawal pembangunan pusat pemerintahan baru yang berlokasi di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara. Tahap awal pembangunan mencakup Kantor Wali Kota serta Gedung A dan Gedung B untuk aktivitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Total anggaran mencapai lebih dari Rp 400 miliar, dan proyek ditarget selesai 2028.
3. 21 Dapur MBG di Tarakan, Baru 12 Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
TARAKAN, ALINEA62 – Dari total 21 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kota Tarakan, baru 12 dapur yang berhasil mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sisanya masih dalam proses pengurusan di Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Devi Ika Indriarti melalui Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat, Paulina Bura, menjelaskan bahwa SLHS merupakan sertifikat wajib bagi seluruh tempat pengelolaan pangan siap saji. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa pengelolaan makanan telah memenuhi standar kebersihan, higiene, dan sanitasi, sehingga aman dikonsumsi. “Dengan SLHS, pengelola dapur MBG sudah terstandar dalam pengelolaan makanan,” kata Paulina, Senin (2/2/2026).
Proses penerbitan SLHS untuk dapur MBG melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pengelola mengajukan berkas administrasi melalui puskesmas setempat. Berkas tersebut kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi dan dilakukan pemeriksaan sampel makanan, yang meliputi uji mikrobiologi dan kimia. Jika hasil pemeriksaan memenuhi syarat, SLHS diterbitkan dalam waktu sekitar 14 hari.
“Prosedur ini memang memerlukan waktu karena setiap sampel makanan harus diuji secara menyeluruh untuk memastikan keamanan konsumsi,” jelas Paulina. Bagi dapur MBG yang belum memiliki SLHS, operasional tetap diperbolehkan, namun tetap berada dalam pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan hingga sertifikat diterbitkan.
Sejauh ini, dari 21 dapur MBG yang berjalan, 12 sudah mendapatkan SLHS, sementara sisanya masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan. Pada beberapa dapur yang awalnya tidak lolos uji mikrobiologi atau kimia, sampel dikembalikan ke pengelola untuk diperbaiki sebelum diuji ulang.
Selain penerbitan SLHS, Dinas Kesehatan Kota Tarakan juga melakukan pemantauan rutin sanitasi lingkungan, standar higiene, dan kepatuhan pengelola dapur MBG terhadap ketentuan kesehatan. Hingga kini, tidak ada laporan atau persoalan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG di Kota Tarakan.
Paulina menambahkan, program MBG yang dijalankan melalui SPPG pemerintah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Sertifikasi SLHS diharapkan tidak hanya memastikan keamanan pangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
4. Pusat Pemerintahan Baru Dorong Ekonomi, Akademisi Wanti-wanti Dampak Sosial
TARAKAN, ALINEA62 – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Tarakan ke wilayah Tarakan Utara dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun, akademisi mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak sosial yang bisa muncul jika kebijakan tersebut tidak dikawal secara matang.
Pengamat sekaligus Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menyebut relokasi pusat pemerintahan bukan sekadar pemindahan kantor, melainkan kebijakan strategis yang akan memicu perubahan ekonomi dan sosial secara luas.
Menurutnya, selama ini aktivitas ekonomi Tarakan masih terkonsentrasi di wilayah Barat dan Tengah. Tarakan Timur mulai berkembang seiring keberadaan Universitas Borneo Tarakan, sementara Tarakan Utara meski dikenal sebagai kawasan industri, belum mendapat dorongan signifikan dari belanja pemerintah. “Kehadiran pusat pemerintahan di Tarakan Utara bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Aktivitas aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha akan ikut bergerak,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Namun demikian, Margiyono menilai dampak ekonomi tersebut akan dibarengi risiko sosial, terutama terkait kenaikan harga lahan dan potensi konflik akibat tumpang tindih kepemilikan tanah. “Masuknya industri dan perpindahan pelayanan pemerintah pasti mendorong kenaikan harga lahan. Kalau tidak diantisipasi, ini bisa memicu persoalan sosial,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi perpindahan penduduk ke wilayah utara sebagai dampak lanjutan relokasi pusat pemerintahan. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah untuk konsisten dan tegas terhadap rencana tata ruang wilayah. “Perpindahan penduduk akan memunculkan permukiman dan pusat ekonomi baru. Pengendalian tata ruang menjadi mutlak agar tidak merusak lingkungan,” tegas Margiyono.
Ia menambahkan, kawasan hutan lindung harus benar-benar dilindungi agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang bertentangan dengan peruntukannya.
Meski begitu, Margiyono menilai relokasi pusat pemerintahan tetap memiliki nilai strategis jika dilakukan secara selektif. Layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menurutnya, tetap perlu berada di pusat kota demi menjaga kemudahan akses.
“Yang dipindahkan adalah fungsi-fungsi tertentu saja. Tujuannya efisiensi tercapai, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
5. Gagal Sarjana, Andri Sukses Lewat Sambel Korek
TARAKAN, ALINEA62— Andri Kurniawan tak pernah menuntaskan bangku kuliah. Pendidikan Ilmu Komunikasi yang ditempuhnya di salah satu universitas swasta di Kota Malang, Jawa Timur, terhenti di tengah jalan. Namun keputusan itu justru menjadi titik awal perjalanan hidupnya menuju dunia usaha kuliner.
Lahir di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan pada 6 Juli 1990, Andri merantau ke Malang usai lulus SMA. Ia mengambil konsentrasi audiovisual dan sempat menjalani perkuliahan seperti mahasiswa lainnya. Namun seiring waktu, minatnya terhadap dunia akademik perlahan memudar.
Memasuki semester tujuh, kegelisahan mulai muncul. Andri menyadari kuliahnya tak kunjung selesai, sementara beban biaya orang tua terus berjalan. Ia pun memilih berhenti sebelum dikeluarkan kampus. “Saya keluar sendiri, bukan DO,” ujar Andri ditemui di warung Sambel Korek miliknya depan Kantor Dinas Sosial, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Sabtu (7/2/2026).
Selama di Malang, Andri mulai akrab dengan dapur. Di kos-kosan, ia dan teman-temannya sering patungan membeli bahan makanan. Andri yang lebih sering memasak, mulai dari ayam, bebek, hingga sambal. Dari kebiasaan sederhana itulah ketertarikannya pada dunia kuliner tumbuh.
Namun masa tersebut juga menjadi fase gelap dalam hidupnya. Ia mengaku sempat terjerumus dalam pergaulan bebas dan minuman keras. Bahkan, ia menyaksikan langsung temannya berurusan dengan polisi. Kondisi itu membuatnya jenuh. “Capek hidup kayak gitu terus. Nggak ke mana-mana,” katanya.
Tahun 2015 menjadi titik balik. Andri memutuskan pulang ke Kalimantan Utara dan memilih Tarakan sebagai tempat memulai usaha. Ia menilai kota ini memiliki pasar yang lebih ramai dan peluang yang lebih besar dibanding kampung halamannya di Bunyu.
Berbekal pengalaman dan belajar memasak di kos, Andri membuka usaha ayam dan bebek dengan sambal korek, jenis sambal pedas yang saat itu belum banyak ditemui di Tarakan. Awal merintis usaha tidak mudah. Ia hanya mengolah tiga ekor ayam dan satu ekor bebek. Pembeli masih sepi, keuntungan tipis, bahkan kerap merugi.
Meski begitu, Andri tetap bertahan dan mengelola usaha secara langsung, mulai dari dapur hingga melayani pelanggan. Promosi dilakukan secara sederhana melalui media sosial dan grup kuliner lokal. Perlahan, Sambel Korek Tarakan mulai dikenal masyarakat dan memiliki pelanggan setia.
Seiring waktu, usaha tersebut terus berkembang. Sambel Korek Tarakan kini semakin dikenal luas dan mampu melayani banyak pelanggan setiap harinya. Usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang yang terlibat di dalamnya.
Bagi Andri, kegagalan menyelesaikan kuliah bukanlah akhir dari segalanya. Ia menilai pengalaman hidup tersebut justru membentuk ketekunan dan keberaniannya dalam berusaha. “Yang penting mau jalan dan konsisten,” ujarnya.
Kisah Andri menunjukkan bahwa jalur menuju keberhasilan tidak selalu sama bagi setiap orang. Di luar bangku kuliah, selalu ada jalan lain yang bisa ditempuh. Selama dijalani dengan kerja keras, kesabaran, dan konsistensi, peluang untuk bangkit dan berhasil tetap terbuka.
Discussion about this post