• Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Jumat, 20 November 2026
Alinea Enam Dua
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
Alinea Enam Dua
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
Home Advetorial

DPRD Kaltara Bersama KPK Evaluasi Tata Kelola Anggaran

by Redaksi
11/17/2026
in Advetorial
A A
DPRD Kaltara Bersama KPK Evaluasi Tata Kelola Anggaran

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Pengawasan penggunaan anggaran daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan yang melibatkan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI tersebut membahas evaluasi tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi terintegrasi, khususnya pada sektor perencanaan APBD, penganggaran hibah dan bantuan sosial (bansos), serta pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam forum tersebut, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI, Edi Suryanto, menjelaskan penguatan sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP-RBS). Sistem pengawasan berbasis data tersebut diarahkan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak proses perencanaan dan penganggaran.

Sejumlah anggota DPRD Kaltara turut memberikan perhatian terhadap materi evaluasi tersebut. Di antaranya Muhammad Nafis dari Fraksi PKS, Pdt. Robenson Tadem, Supa’ad Hadianto, Hamka M., Yancong, Dr. H. Syamsuddin Arfah, dan Alimudin.

Dalam sesi diskusi, para legislator menyampaikan berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Persoalan tersebut meliputi kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan, dukungan bagi petani dan nelayan, hingga kendala penyaluran bantuan akibat perbedaan kewenangan pemerintahan.

Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang menjadi salah satu bagian dalam proses perencanaan APBD. DPRD menilai, penyerapan aspirasi masyarakat perlu berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi.

Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang memaparkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 sebesar 81,7 persen. Adapun nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kaltara mencapai 73,14 persen, menempatkan provinsi ini pada peringkat pertama di Pulau Kalimantan dan peringkat ketujuh nasional dari 38 provinsi.

KPK juga menekankan pentingnya penerapan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pemantauan terhadap potensi anomali dalam pengelolaan anggaran.

Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi dalam rapat koordinasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kaltara untuk dilakukan klarifikasi, verifikasi dokumen, dan audit kepatuhan internal.

Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kaltara bersama pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan memastikan anggaran pembangunan digunakan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagikan:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak

Berita Terkait

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – Penanganan banjir di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, masih terkendala persoalan kewenangan dan keterbatasan...

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengembalikan kewenangan perbaikan Jalan...

Belum Rampung Tahun Ini, Raperda Penghargaan Daerah Kaltara Diusulkan Lagi pada 2027

Belum Rampung Tahun Ini, Raperda Penghargaan Daerah Kaltara Diusulkan Lagi pada 2027

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – DPRD Kalimantan Utara kembali mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghargaan Daerah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan...

19 Raperda Masuk Propemperda 2026, Bapemperda Kaltara Siapkan Agenda Legislasi 2027

19 Raperda Masuk Propemperda 2026, Bapemperda Kaltara Siapkan Agenda Legislasi 2027

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara mulai menyusun agenda legislasi 2027. Langkah ini dilakukan setelah mengevaluasi...

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

DPRD Kaltara Bersama BULD DPD RI Petakan Hambatan Regulasi, Siapkan Rekomendasi ke Presiden

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Persoalan pembentukan peraturan daerah (perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah dan...

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan langkah rasionalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Jumlah...

Next Post
DPRD Kaltara Suarakan Kendala Pembangunan Wilayah 3T ke KPK

DPRD Kaltara Suarakan Kendala Pembangunan Wilayah 3T ke KPK

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

Discussion about this post

Berita Terlaris

  • Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Langsung Sabet 2 Emas di Porprov Kaltara, Refi dan Diva Jadi Jawara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Greenhouse Hydrofarm UBT Hasilkan Puluhan Pack Pakcoy melalui Sistem Hidroponik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Buruh Meminta Upah Naik?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Alinea Enam Dua

Berita yang baik adalah berita memberi konteks, menghadirkan latar, serta menuntun pembaca memahami sebab dan dampak dari sebuah peristiwa

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukrim
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Rubrik

Terbaru

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

Penanganan Banjir di Mamburungan Timur Terkendala Kewenangan dan Anggaran

11/19/2026
Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Pemkot Tarakan

11/19/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.