TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Pengawasan penggunaan anggaran daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan yang melibatkan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI tersebut membahas evaluasi tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi terintegrasi, khususnya pada sektor perencanaan APBD, penganggaran hibah dan bantuan sosial (bansos), serta pengadaan barang dan jasa.
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam forum tersebut, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI, Edi Suryanto, menjelaskan penguatan sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP-RBS). Sistem pengawasan berbasis data tersebut diarahkan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak proses perencanaan dan penganggaran.
Sejumlah anggota DPRD Kaltara turut memberikan perhatian terhadap materi evaluasi tersebut. Di antaranya Muhammad Nafis dari Fraksi PKS, Pdt. Robenson Tadem, Supa’ad Hadianto, Hamka M., Yancong, Dr. H. Syamsuddin Arfah, dan Alimudin.
Dalam sesi diskusi, para legislator menyampaikan berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Persoalan tersebut meliputi kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan, dukungan bagi petani dan nelayan, hingga kendala penyaluran bantuan akibat perbedaan kewenangan pemerintahan.
Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang menjadi salah satu bagian dalam proses perencanaan APBD. DPRD menilai, penyerapan aspirasi masyarakat perlu berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi.
Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang memaparkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 sebesar 81,7 persen. Adapun nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kaltara mencapai 73,14 persen, menempatkan provinsi ini pada peringkat pertama di Pulau Kalimantan dan peringkat ketujuh nasional dari 38 provinsi.
KPK juga menekankan pentingnya penerapan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pemantauan terhadap potensi anomali dalam pengelolaan anggaran.
Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi dalam rapat koordinasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kaltara untuk dilakukan klarifikasi, verifikasi dokumen, dan audit kepatuhan internal.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kaltara bersama pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan memastikan anggaran pembangunan digunakan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.













Discussion about this post