TARAKAN, ALINEA62– Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, meminta rencana penonaktifan 17.314 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung Pemerintah Provinsi Kaltara ditunda sementara.
Menurut Supa’ad, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut akses layanan kesehatan masyarakat. Ia mengusulkan agar keputusan penonaktifan dibahas lebih lanjut saat pembahasan APBD Perubahan 2026.
“Yang mau dicabut ini jangan dicabut dulu. Kita sesuaikan dulu sampai bulan September pada saat bersama-sama membahas APBD Perubahan,” kata Supa’ad dalam rapat bersama DPRD Kaltara, Pemprov Kaltara, dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Rabu (17/6/2026).
Supa’ad mengakui kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami tekanan. Penurunan transfer ke daerah (TKD) membuat APBD Kaltara berkurang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia menilai anggaran sekitar Rp19 miliar yang masih tersedia untuk pembiayaan PBI daerah dapat digunakan terlebih dahulu sambil menunggu kepastian kebijakan ke depan.
“Kalau memang Rp19 miliar itu masih bisa berjalan sampai September atau Oktober, ya kita jalankan dulu. Jangan berpolemik dulu sebelum kita punya hitungan yang pasti,” tegasnya.
Selain meminta penundaan penonaktifan, Supa’ad juga menyoroti pentingnya pembenahan data penerima bantuan iuran BPJS. Ia meminta pemerintah memastikan peserta yang ditanggung benar-benar berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu.
“Jangan sampai orang kaya juga ikut masuk karena regulasinya terlalu longgar. Yang benar-benar tidak mampu harus dijamin,” ujarnya.
Menurut Supa’ad, pemerintah daerah perlu menggunakan basis data yang valid agar program bantuan kesehatan tepat sasaran dan tidak membebani anggaran daerah.
Ia juga mendorong evaluasi regulasi yang mengatur kepesertaan PBI daerah, termasuk penyesuaian dengan kemampuan fiskal Kaltara saat ini.
Di sisi lain, Supa’ad menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan program BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“BPJS ini harus tetap jalan. Saya pribadi sangat mendukung kepesertaan provinsi dalam BPJS karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Discussion about this post