TARAKAN, ALINEA62 – Perlindungan anak dari kekerasan, perundungan hingga pelecehan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung. Upaya pencegahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga perlu diperkuat melalui peran warga di lingkungan kelurahan dan desa.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menilai keberadaan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak.
Menurutnya, aktivis PATBM memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan kehidupan masyarakat. Mereka dapat membantu mendeteksi potensi kekerasan, mendorong keberanian masyarakat melapor, hingga menghubungkan korban dengan pihak yang berwenang.
Supa’ad mengapresiasi para aktivis PATBM yang dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara. Terlebih, mereka menjalankan tugas secara sukarela tanpa mendapatkan honorarium.
“Ini partisipasi masyarakat yang luar biasa. Mereka bekerja secara sukarela dan bertanggung jawab di tengah keterbatasan anggaran daerah,” kata Supa’ad, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, persoalan kekerasan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai urusan keluarga semata. Masyarakat perlu memiliki kepedulian dan keberanian untuk mengambil peran ketika menemukan indikasi kekerasan, perundungan maupun pelecehan.
Karena itu, menurutnya, wadah seperti PATBM perlu terus diperkuat agar koordinasi antara masyarakat dan pemerintah berjalan lebih efektif.
“Wadah ini harus terus diperkuat agar pemerintah dan masyarakat bisa bersinergi mencegah kekerasan, perundungan maupun pelecehan terhadap anak yang mungkin belum terungkap,” ujarnya.
Supa’ad juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperluas edukasi perlindungan anak dengan memanfaatkan berbagai kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Salah satunya melalui agenda reses dan kunjungan daerah pemilihan anggota DPRD. Kegiatan tersebut dinilai tidak hanya menjadi sarana menyerap aspirasi, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan perlindungan anak.
“Momentum reses dan kunjungan dapil jangan hanya menjadi ruang menyerap aspirasi. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi dan sosialisasi perlindungan anak secara lebih masif kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak terus meningkat. Sebab, anak membutuhkan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, H. Sapi’i, memaparkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) menunjukkan terdapat 191 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2024.
Jumlah tersebut turun menjadi 152 kasus pada 2025. Sementara hingga Juli 2026, tercatat sembilan kasus kekerasan terhadap anak.
Meski jumlah laporan menunjukkan penurunan, pemerintah tetap perlu mewaspadai kemungkinan adanya kasus yang belum terungkap. Budaya masyarakat yang masih enggan melaporkan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu tantangan dalam penanganan persoalan tersebut.
“Budaya masyarakat yang masih enggan melaporkan kekerasan terhadap anak dikhawatirkan membuat angka sebenarnya lebih tinggi,” jelasnya.












Discussion about this post