TARAKAN, ALINEA62– Aspirasi warga terkait infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Jufri Budiman menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Kota Tarakan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Jufri yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltara menerima sejumlah masukan dari masyarakat, mulai dari kebutuhan perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, hingga persoalan penyediaan sarana pendukung di kawasan permukiman.
Jufri mengatakan, mayoritas aspirasi yang disampaikan warga berkaitan dengan kondisi infrastruktur di sekitar tempat tinggal mereka. Beberapa usulan yang diterima di antaranya semenisasi jalan, peningkatan kualitas jalan, serta penanganan aliran air di kawasan dengan kondisi tanah miring.
“Memang banyak aspirasi masyarakat terkait lingkungan mereka, seperti jalan, drainase, dan kebutuhan infrastruktur lainnya,” ujar Jufri.
Namun, Jufri menegaskan setiap usulan yang masuk tetap harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Sebab, program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltara harus berada dalam lingkup kewenangan provinsi.
Menurut dia, Gubernur Kaltara juga telah mengingatkan agar setiap program yang diusulkan melalui DPRD tetap mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan program, tapi harus sesuai dengan kewenangan,” katanya.
Jufri menjelaskan, beberapa ruas jalan di Tarakan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara di antaranya Jalan Gajah Mada, kawasan Gunung Selatan, dan Jalan Lingkar.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi anggota legislatif karena banyak aspirasi masyarakat yang berada di luar kewenangan provinsi, seperti jalan lingkungan RT maupun jalan tanah.
“Ini memang menjadi dilema bagi kami, karena banyak kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan, tetapi tetap harus melihat kewenangan yang ada,” jelasnya.
Selain menyerap aspirasi, Jufri juga menyampaikan perkembangan sejumlah pekerjaan infrastruktur di Tarakan, salah satunya perbaikan Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan.
Ia menyebut perbaikan tersebut berjalan melalui koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan. Pengerjaan ditargetkan selesai sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Target saya sebelum tahun baru, kalau bisa sebelum Natal sudah selesai. Karena pengerjaannya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 200 meter ruas yang diperbaiki,” pungkasnya.













Discussion about this post