TARAKAN, ALINEA62 – Pembangunan pusat pemerintahan baru Kota Tarakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 dan direncanakan berlangsung secara bertahap melalui skema tahun jamak (multi years) hingga 2028.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan DPRD akan mengawal secara ketat pembangunan pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Tarakan Utara, tepatnya di Jalan Pangeran Aji Skandar.
“Makanya DPRD hadir ke Dinas PUPR hari ini. Ini perlu kami kawal, apalagi ini kegiatan multi years dengan anggaran yang besar. Kita ingin pusat pemerintahan ini berjalan dengan baik sehingga dampaknya bisa cepat dirasakan masyarakat,” ujar Randy, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan baru meliputi Kantor Wali Kota Tarakan serta Gedung A dan Gedung B yang nantinya digunakan untuk aktivitas sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Total anggaran yang disiapkan untuk keseluruhan proyek ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp400 miliar dan ditargetkan rampung pada 2028.
Randy menilai, proyek ini membutuhkan perhatian serius, terutama terkait kesiapan teknis dan manajemen waktu pengerjaan. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya penting dilakukan agar pekerjaan di lapangan tidak kembali terkendala keterbatasan waktu.
Pembangunan pusat pemerintahan baru juga dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran daerah tahun 2026 akibat pengurangan sekitar Rp200 miliar. Kondisi tersebut, kata Randy, menuntut pemerintah daerah untuk menetapkan skala prioritas agar proyek strategis tetap berjalan sesuai rencana.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita harus benar-benar menentukan prioritas. Proyek strategis seperti ini harus tetap jalan, tapi dengan perencanaan yang matang,” ucapnya.
Selain pusat pemerintahan, kawasan Utara Kota Tarakan juga mulai dikembangkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang dibiayai oleh APBN. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan wilayah utara sebagai pusat pertumbuhan dan aktivitas baru.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tarakan, Fandariansyah, menjelaskan bahwa pada tahap awal tahun ini fokus pembangunan diarahkan pada pembukaan akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan.
“Pada tahap awal, yang kami kerjakan adalah pembangunan akses jalan kurang lebih dua kilometer dari jalan utama menuju lokasi pusat pemerintahan,” jelas Fandariansyah.
Setelah akses jalan selesai, pembangunan akan dilanjutkan dengan pembangunan empat gedung utama yaitu Kantor Wali Kota, gedung serbaguna, serta gedung OPD.
Akses jalan menjadi prioritas karena kawasan yang akan dikembangkan saat ini masih berupa kebun dan lahan tertutup, termasuk jalur menuju Sekolah Rakyat yang nantinya akan dibuka sepenuhnya.
Pemerintah Kota Tarakan telah menyiapkan lahan seluas 136 hektare untuk kawasan pusat pemerintahan baru. Dari total luas tersebut, sekitar 40 hektare dialokasikan sebagai kawasan inti, sementara sisanya diperuntukkan bagi pengembangan pendukung dan rencana jangka panjang.
Pada tahap awal, seluruh gedung dirancang memiliki dua lantai, kecuali gedung pertemuan yang hanya satu lantai. Fandariansyah menyebutkan total anggaran awal yang disiapkan sekitar Rp20 miliar lebih.
“Untuk pembangunan Kantor Wali Kota sendiri diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar,” ungkapnya.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan skema multi years, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pada tahap awal, empat OPD direncanakan menempati kawasan tersebut, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terkait pelayanan publik, Fandariansyah menegaskan bahwa pemindahan sebagian OPD ke pusat pemerintahan baru tidak akan mengganggu layanan kepada masyarakat.
“Kalau dibilang jauh, saya rasa tidak. Pelayanan tetap berjalan, kantor kecamatan tetap seperti biasa, dan Mal Pelayanan Publik juga tetap di lokasi lama,” tegasnya. Ia juga memastikan pembangunan pusat pemerintahan baru tidak mengesampingkan program prioritas lainnya yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Tarakan.
Discussion about this post