TARAKAN, ALINEA62 – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dua di antaranya merupakan kelanjutan pembahasan regulasi usulan pemerintah daerah, sementara dua lainnya berasal dari inisiatif DPRD.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan empat Raperda tersebut disiapkan agar proses pembentukan regulasi daerah tetap berjalan dan sejumlah rancangan yang belum tuntas dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Dua Raperda usulan Pemerintah Provinsi Kaltara masing-masing mengatur Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Menurut Supa’ad, kedua rancangan tersebut sebenarnya telah melewati tahapan pembahasan dan harmonisasi. Namun, masih membutuhkan proses fasilitasi sebelum dapat dituntaskan menjadi peraturan daerah.
“Yang dari usulan pemerintah sudah terbahas, tetapi masih perlu fasilitasi. Ada dua yang akan kita luncurkan ke Propemperda 2027,” jelasnya.
Sementara dari jalur inisiatif DPRD, terdapat Raperda tentang Penghargaan Daerah yang kembali dimasukkan ke agenda legislasi 2027. Langkah ini dilakukan karena pembahasannya diperkirakan belum dapat diselesaikan hingga akhir November 2026.
Selain itu, DPRD Kaltara juga mengusulkan Raperda baru tentang Perlindungan Petani Berladang. Regulasi ini menjadi salah satu agenda baru yang akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi DPRD pada tahun mendatang.
Supa’ad menjelaskan, pengusulan kembali Raperda yang belum selesai merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembentukan peraturan daerah. Dengan begitu, rancangan yang telah melalui sejumlah tahapan pembahasan tetap memiliki ruang untuk dilanjutkan hingga tuntas.
Melalui Propemperda 2027, Bapemperda DPRD Kaltara akan mengawal proses pembahasan empat Raperda tersebut agar berjalan sesuai tahapan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
Agenda ini diharapkan tidak hanya memastikan penyelesaian rancangan regulasi yang tertunda, tetapi juga menghadirkan aturan baru yang menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.










Discussion about this post