TARAKAN, ALINEA62– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan mengawasi proses pembaruan data partai politik (parpol) melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh data yang diperbarui memenuhi ketentuan, mulai dari kepengurusan hingga domisili kantor tetap partai.
Pengawasan berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan saat verifikasi administrasi pemutakhiran data partai politik, Jumat (26/6/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan proses berjalan sesuai regulasi serta menjamin keakuratan dan validitas data kepartaian.
Anggota Bawaslu Kota Tarakan sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Johnson, mengatakan pengawasan difokuskan pada sejumlah aspek penting dalam pemutakhiran data partai politik.
“Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan berkenaan dengan data Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kota Tarakan dan kecamatan, keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik, keanggotaan Partai Politik, dan domisili kantor tetap,” ujarnya.
Selain mengawasi proses verifikasi administrasi, Bawaslu juga memastikan KPU Kota Tarakan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi dan menyampaikannya melalui SIPOL secara berjenjang sesuai jadwal yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengawasan, dari 18 partai politik nasional, baru tujuh partai yang melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL Semester I Tahun 2026.
“Dari 18 Partai Nasional hanya tujuh partai yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester I Tahun 2026, yakni PKB, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PSI, Partai Ummat, dan Partai Masyumi,” kata Johnson.
Ia menambahkan, hasil pengawasan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu RI. Melalui pengawasan tersebut, Bawaslu ingin memastikan proses administrasi kepartaian berjalan sesuai ketentuan sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029 yang berintegritas.
Discussion about this post