SEBATIK, ALINEA62– Genap 81 tahun Indonesia merdeka, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah perbatasan. Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dinilai membutuhkan perhatian yang lebih sepadan dengan posisinya sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia.
Pembangunan di Sebatik memang terus berjalan. Namun, sejumlah persoalan mulai dari infrastruktur, banjir, keterbatasan akses, hingga belum berfungsinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dinilai perlu segera dibenahi.
Anggota Komisi II DPRD Nunukan, H. Andi Yakub, mengatakan momentum 81 tahun Kemerdekaan Indonesia harus menjadi refleksi untuk memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Komitmen saya sederhana, terus perjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu,” kata Andi, Sabtu (29/8/2026).
Menurutnya, Sebatik sebagai wilayah 3T sekaligus kawasan perbatasan memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Karena itu, kebijakan pembangunan juga tidak bisa disamaratakan.
Andi menilai pembangunan di Sebatik sudah mengalami kemajuan. Namun, sejumlah proyek pemerintah masih perlu dievaluasi agar tidak hanya terlihat baik secara fisik, tetapi benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satunya pembangunan jalan lingkar Sebatik yang menggunakan anggaran pemerintah pusat. Ia menilai pembangunan tersebut belum diikuti sistem irigasi yang terkoneksi dan berfungsi sebagai pengendali banjir.
“Jalan tersebut telah selesai dibangun, namun untuk kelengkapan irigasi yang terkoneksi sebagai pengendali banjir yang sistemik tidak ada sehingga menyebabkan banjir menjadi lebih intens dan masif di berbagai kecamatan,” ujarnya.
Menurut Andi, pembangunan jalan tanpa perencanaan irigasi yang terintegrasi justru dapat menimbulkan persoalan baru. Jalan yang dibangun dapat menghambat aliran air dari kawasan pegunungan menuju laut hingga berdampak terhadap permukiman warga.
“Ketika aspal dibangun tanpa perencanaan irigasi yang baik, akhirnya jalan poros aspal dari dana APBN justru menjadi bendungan yang menahan air dari gunung menuju laut dan mengakibatkan permukiman warga tenggelam,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, keberadaan PLBN Sebatik juga menjadi perhatian. Bangunan yang telah berdiri megah tersebut hingga kini belum dapat difungsikan sebagai exit-entry point masyarakat dari dan menuju Malaysia.
Padahal, PLBN Sebatik dinilai memiliki posisi strategis untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan fungsi kawasan perbatasan.
Andi menilai setiap pembangunan harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga kelengkapan administrasi dan kerja sama yang dibutuhkan agar bangunan dapat langsung menjalankan fungsinya.
“Seharusnya setiap pembangunan itu dipersiapkan dengan matang termasuk persoalan kelengkapan administrasi yang terkait dari hulu ke hilir pembangunan,” ujarnya.
Belum aktifnya PLBN, lanjut Andi, membuat masyarakat perbatasan berada dalam pilihan sulit. Mereka harus memilih jalur tidak resmi yang berisiko atau menempuh jalur resmi melalui Pulau Nunukan dengan biaya yang lebih mahal. Karena itu, ia mendorong pengaktifan PLBN Sebatik segera diselesaikan.
Andi juga menyoroti kebijakan penganggaran untuk Sebatik. Menurutnya, meskipun wilayah tersebut memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat karena statusnya sebagai kawasan perbatasan, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memberikan perhatian melalui APBD.
Ia menyebut dalam pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD, terdapat kesan anggaran untuk Pulau Sebatik masih lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Nunukan.
“Dana tambahan dari pemerintah pusat tidak serta-merta menghilangkan kewajiban daerah dalam penganggaran yang adil untuk wilayah Sebatik,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah memaksimalkan APBD untuk kebutuhan yang belum dibiayai pemerintah pusat. Di antaranya pembangunan jalan usaha tani, irigasi terkoneksi dan normalisasi sungai untuk menangani persoalan banjir.
Persoalan pembangunan Sebatik juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kedekatan geografis dengan Tawau, Malaysia, membuat aktivitas ekonomi warga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Malaysia.
Ketergantungan itu terlihat dari kebutuhan pokok, perdagangan hingga pemasaran hasil perkebunan.
Kondisi nilai tukar rupiah terhadap ringgit juga memberikan dampak berbeda bagi masyarakat. Warga yang berpendapatan rupiah cenderung terdampak ketika nilai rupiah melemah, sedangkan petani, nelayan yang menjual hasil ke Malaysia dan pedagang dengan pendapatan ringgit dapat memperoleh keuntungan.
Menurut Andi, kondisi tersebut membuat sebagian pekebun sawit dan nelayan lebih memilih menjual hasil produksinya ke Malaysia melalui jalur tidak resmi karena belum aktifnya PLBN sebagai pintu keluar-masuk resmi.
Pemerataan pembangunan, kata Andi, tidak hanya berbicara soal jalan dan bangunan. Pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi perhatian serius di wilayah perbatasan.
Di sektor pendidikan, pemerintah perlu memperkuat kualitas guru, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan.
Sementara di bidang kesehatan, Sebatik dan wilayah pelosok masih membutuhkan tambahan tenaga medis. Kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit serta dokter umum di daerah pelosok perlu mendapat perhatian pemerintah.
Andi mendorong pemerintah daerah memperkuat program beasiswa dokter spesialis melalui APBD maupun kolaborasi dengan program beasiswa lainnya.
“Untuk mencukupi kebutuhan dokter umum di daerah, sudah saatnya pemda mengevaluasi besaran gaji mereka yang kalah saing dengan daerah atau kota lain,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah karena infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.
Ke depan, pembangunan ekonomi Sebatik dinilai perlu terintegrasi dengan penguatan fungsi kawasan perbatasan. Jika PLBN dapat berfungsi optimal, Sebatik memiliki potensi untuk mengembangkan aktivitas ekspor-impor dan pariwisata yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, Filipina hingga Brunei Darussalam.
Di usia 81 tahun Kemerdekaan Indonesia, Andi berharap Sebatik tidak hanya dipandang sebagai kawasan perbatasan, tetapi menjadi wilayah yang maju, produktif dan memiliki daya saing.
“Sebatik adalah bagian penting dari Kabupaten Nunukan dan merupakan beranda terdepan Indonesia, karena itu pembangunan Sebatik harus mendapat perhatian yang sepadan dengan posisi strategisnya,” ujarnya.
Ia ingin masyarakat Sebatik dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi.
“Saya ingin Sebatik bukan hanya dikenal sebagai daerah perbatasan, tetapi sebagai kawasan yang maju, produktif dan memiliki daya saing, dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.
Andi juga mengajak masyarakat terus menyampaikan kritik, masukan dan aspirasi kepada pemerintah maupun DPRD. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Indonesia maju harus mulai dari ujung negeri, dan daerah perbatasan tidak boleh tertinggal. Sebatik harus tumbuh, masyarakat harus sejahtera, dan kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.
Discussion about this post