Warga Trenggalek Bingung soal Beasiswa Kaltara Unggul, Supa’ad Beri Penjelasan

TARAKAN, ALINEA62– Sejumlah warga Trenggalek memanfaatkan momen silaturahmi bersama Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Supa’ad Hadianto untuk menyampaikan pertanyaan terkait Beasiswa Kaltara Unggul, Minggu (9/8/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Yuli Aryani, warga Trenggalek yang juga Bendahara RT 5, Kelurahan Juata Permai, Tarakan. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan itu juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi.

Salah satu yang menjadi perhatian yakni Beasiswa Kaltara Unggul. Sejumlah warga mengaku masih bingung dengan mekanisme dan ketentuan program tersebut, terutama karena menyangkut kesempatan anak-anak mereka untuk memperoleh bantuan pendidikan.

Supa’ad pun memberikan penjelasan mengenai duduk persoalan hingga petunjuk teknis (juknis) Beasiswa Kaltara Unggul.

“Memang ini sedang menjadi pembahasan. Banyak masyarakat yang bertanya dan masih bingung, terutama untuk anak-anak mereka. Jadi kita jelaskan duduk persoalannya,” kata Supa’ad.

Ia menjelaskan, anggaran Beasiswa Kaltara Unggul pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

“Pada tahun 2025 anggaran beasiswa mencapai Rp15 miliar. Tahun ini direncanakan menjadi Rp5 miliar sebagai dampak efisiensi anggaran,” ujarnya.

Supa’ad juga menjelaskan mengenai ketentuan perguruan tinggi yang dapat mengikuti program tersebut. Perguruan tinggi penerima merupakan kampus yang telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Meski alokasi anggaran mengalami penyesuaian, Supa’ad menegaskan DPRD Kaltara akan tetap mengawal pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul. Evaluasi juga akan dilakukan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

“Kita tetap akan kawal dan evaluasi agar beasiswa ini tepat sasaran,” tegasnya.

Lanjut dijelaskan, penurunan anggaran Beasiswa Kaltara Unggul bukan merupakan kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pengurangan tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi.

Dalam kesempatan itu, Supa’ad mengajak warga untuk terus menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, masukan masyarakat penting sebagai bahan pembahasan dan evaluasi di DPRD Kaltara.