NUNUKAN, ALINEA62– Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari daerah pemilihan Sebatik, Andi Yaqub, mendorong agar penelitian revitalisasi tradisi Tenguyun masyarakat Tidung di Kecamatan Sebatik Barat tidak berhenti pada dokumentasi dan publikasi, tetapi dapat menjadi dasar rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memperkuat kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal.
Dorongan tersebut disampaikan dalam wawancara bersama tim peneliti Universitas Palangka Raya (UPR) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tengah melakukan penelitian revitalisasi tradisi Tenguyun di wilayah Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/11/2026).
Sebagai anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Sebatik dan berdomisili di Sebatik Barat, Andi Yaqub memiliki interaksi sosial yang dekat dengan masyarakat setempat, termasuk masyarakat Tidung. Latar belakangnya sebagai tokoh masyarakat Bugis yang hidup dan berinteraksi di lingkungan masyarakat multietnis Sebatik turut memberikan perspektif mengenai pentingnya menjaga warisan budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat perbatasan.
Dalam konteks tersebut, perhatian terhadap tradisi Tenguyun dinilai tidak hanya berkaitan dengan pelestarian identitas budaya masyarakat Tidung, tetapi juga upaya menjaga nilai kebersamaan, solidaritas, dan hubungan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat Sebatik.
Penelitian ini didukung melalui Program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan Indonesia.
Tim peneliti juga telah memperoleh perspektif dari H. Sura’i, S.Sos., M.A.P., Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan sekaligus Koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan. Dalam wawancara tersebut, H. Sura’i menjelaskan bahwa Tenguyun bukan sekadar aktivitas bekerja bersama, melainkan tradisi yang mengandung kewajiban timbal balik dan tanggung jawab sosial.
“Tenguyun bukan hanya bekerja bersama, tetapi mengandung kewajiban untuk saling membantu. Ketika seseorang menerima bantuan, ia juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu orang lain pada saat dibutuhkan,” jelas H. Sura’i.
Perspektif dari unsur legislatif dan eksekutif tersebut memperkuat pentingnya penelitian kebudayaan sebagai pijakan untuk merumuskan langkah pelestarian yang lebih terarah. Ketua tim peneliti, Dr. Wahyudi, S.Pd., M.Si. (Han), menegaskan bahwa penelitian kebudayaan semestinya tidak hanya berakhir sebagai laporan akademik atau pertanggungjawaban kepada kementerian pemberi dukungan di tingkat pusat, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kebijakan daerah.
“Menurut kami, kebijakan pelestarian kebudayaan harus dibangun berdasarkan riset, bukan semata-mata asumsi atau kegiatan seremonial. Penelitian perlu menggunakan metodologi ilmiah agar kondisi, kebutuhan, potensi, dan tantangan pelestarian budaya dapat diukur secara jelas. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, indikator yang terukur, dan dapat dievaluasi dampaknya,” ujar Wahyudi.
Ia menambahkan, hasil penelitian yang didukung Kementerian Kebudayaan melalui Program Dana Indonesia Raya semestinya juga ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Riset harus berdampak pada kebijakan. Hasil penelitian ini semestinya tidak berhenti pada laporan kepada Kementerian Kebudayaan di tingkat pusat. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga perlu memanfaatkannya sebagai dasar penyusunan kebijakan pelestarian budaya lokal. Di sinilah pentingnya peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah untuk mendorong agar hasil penelitian diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan program pemerintah daerah yang konkret, terukur, serta berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Wahyudi, pendekatan berbasis riset juga penting agar kebijakan pemajuan kebudayaan tidak hanya berfokus pada satu tradisi atau kelompok etnis. Kabupaten Nunukan memiliki keragaman suku dan warisan budaya yang perlu memperoleh perhatian secara proporsional. Karena itu, penelitian dan rekomendasi kebijakan diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pelestarian berbagai tradisi masyarakat lokal.
Penelitian ini menggali tradisi Tenguyun sebagai warisan budaya masyarakat Tidung yang mengandung nilai kebersamaan, kewajiban timbal balik, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Temuan awal menunjukkan bahwa Tenguyun bukan sekadar praktik gotong royong, melainkan sistem kerja kolektif yang menekankan tanggung jawab bersama hingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan.
Penelitian dilaksanakan di Desa Liang Bunyu, Binalawan, Setabu, dan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat. Tim dipimpin Dr. Wahyudi dari UPR, bersama Dr. Sakman dari UPR, Dr. Fairul Zabadi dan Eka Suryatin dari BRIN, serta M. Faris Fatwa dan Ade Prasetia Cahyadi sebagai pegiat sosial lokal.
Hasil penelitian direncanakan diwujudkan dalam bentuk buku revitalisasi budaya dan dokumenter video. Selain menjadi media dokumentasi dan edukasi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan dalam memperkuat kebijakan pemajuan kebudayaan.
Upaya ini diharapkan membuka ruang kolaborasi lebih luas antara legislatif, pemerintah daerah, peneliti, lembaga adat, dan masyarakat dalam memastikan warisan budaya lokal tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga memperoleh perhatian kebijakan, diwariskan kepada generasi muda, dan terus hidup dalam dinamika masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia.











Discussion about this post