TARAKAN, ALINEA62 – Ketepatan pendataan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program bantuan dan pelayanan sosial pemerintah tepat sasaran. Data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berpotensi membuat masyarakat yang membutuhkan justru kehilangan akses terhadap berbagai program pemerintah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, setelah menerima sejumlah keluhan warga terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil 1 hingga 4.
Warga menilai pengelompokan dalam data kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Akibatnya, muncul kekhawatiran adanya warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi tidak masuk dalam kelompok penerima yang sesuai.
Syamsuddin mengatakan, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena data kesejahteraan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai program pemerintah.
“Data kesejahteraan memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pendidikan hingga layanan jaminan kesehatan,” ungkapnya, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, ketepatan data menjadi hal mendasar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Sebab, data tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan maupun fasilitas pelayanan pemerintah.
Selain persoalan pengelompokan desil, warga juga menyampaikan keluhan mengenai prosedur birokrasi pelayanan sosial yang dinilai masih cukup rumit. Kondisi tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi masyarakat ketika ingin mengakses program bantuan yang disediakan pemerintah.
Syamsuddin menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat kelengkapan administrasi. Perlu ada evaluasi terhadap proses pendataan sekaligus mekanisme pelayanan agar masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan mendapatkan haknya.
“Persoalan data desil akan menjadi salah satu hal yang ditindaklanjuti bersama instansi terkait,” terangnya.
Ia menegaskan, persoalan data kesejahteraan bukan sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, akurasi data berkaitan dengan keadilan dalam distribusi program pemerintah kepada masyarakat.
“Ketepatan data akan menentukan apakah masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Kaltara akan menjadikan berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai bahan untuk berkomunikasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pendataan dan pelayanan sosial.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang terjadi, termasuk kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dengan data kesejahteraan yang digunakan pemerintah.
Syamsuddin berharap koordinasi lanjutan dapat menghasilkan kejelasan mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Evaluasi terhadap pendataan dan penyederhanaan pelayanan juga penting agar program pemerintah benar-benar dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, program bantuan sosial dan pelayanan dasar akan lebih optimal apabila didukung data yang akurat serta mekanisme pelayanan yang mudah dipahami masyarakat.
Dengan demikian, tidak ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat akibat ketidaksesuaian data maupun terkendala prosedur administrasi.













Discussion about this post