• Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Kamis, 19 November 2026
Alinea Enam Dua
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
Alinea Enam Dua
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
Home Advetorial

Syamsuddin Arfah Soroti Akurasi Data Kesejahteraan, Jangan Sampai Warga Berhak Justru Terlewat

by Redaksi
11/19/2026
in Advetorial
A A
Syamsuddin Arfah Soroti Akurasi Data Kesejahteraan, Jangan Sampai Warga Berhak Justru Terlewat

TARAKAN, ALINEA62 – Ketepatan pendataan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program bantuan dan pelayanan sosial pemerintah tepat sasaran. Data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berpotensi membuat masyarakat yang membutuhkan justru kehilangan akses terhadap berbagai program pemerintah.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, setelah menerima sejumlah keluhan warga terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil 1 hingga 4.

Baca Juga

DPRD Kaltara Bersama BULD DPD RI Petakan Hambatan Regulasi, Siapkan Rekomendasi ke Presiden

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

Warga menilai pengelompokan dalam data kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Akibatnya, muncul kekhawatiran adanya warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi tidak masuk dalam kelompok penerima yang sesuai.

Syamsuddin mengatakan, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena data kesejahteraan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai program pemerintah.

“Data kesejahteraan memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pendidikan hingga layanan jaminan kesehatan,” ungkapnya, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, ketepatan data menjadi hal mendasar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Sebab, data tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan maupun fasilitas pelayanan pemerintah.

Selain persoalan pengelompokan desil, warga juga menyampaikan keluhan mengenai prosedur birokrasi pelayanan sosial yang dinilai masih cukup rumit. Kondisi tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi masyarakat ketika ingin mengakses program bantuan yang disediakan pemerintah.

Syamsuddin menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat kelengkapan administrasi. Perlu ada evaluasi terhadap proses pendataan sekaligus mekanisme pelayanan agar masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan mendapatkan haknya.

“Persoalan data desil akan menjadi salah satu hal yang ditindaklanjuti bersama instansi terkait,” terangnya.

Ia menegaskan, persoalan data kesejahteraan bukan sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, akurasi data berkaitan dengan keadilan dalam distribusi program pemerintah kepada masyarakat.

“Ketepatan data akan menentukan apakah masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program pemerintah,” jelasnya.

Karena itu, DPRD Kaltara akan menjadikan berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai bahan untuk berkomunikasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pendataan dan pelayanan sosial.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang terjadi, termasuk kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dengan data kesejahteraan yang digunakan pemerintah.

Syamsuddin berharap koordinasi lanjutan dapat menghasilkan kejelasan mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Evaluasi terhadap pendataan dan penyederhanaan pelayanan juga penting agar program pemerintah benar-benar dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, program bantuan sosial dan pelayanan dasar akan lebih optimal apabila didukung data yang akurat serta mekanisme pelayanan yang mudah dipahami masyarakat.

Dengan demikian, tidak ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat akibat ketidaksesuaian data maupun terkendala prosedur administrasi.

Bagikan:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak

Berita Terkait

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

DPRD Kaltara Bersama BULD DPD RI Petakan Hambatan Regulasi, Siapkan Rekomendasi ke Presiden

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Persoalan pembentukan peraturan daerah (perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah dan...

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan langkah rasionalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Jumlah...

Dukung Kinerja DPRD, Sekretariat Kaltara Optimalkan Pelaksanaan Program 2026

Dukung Kinerja DPRD, Sekretariat Kaltara Optimalkan Pelaksanaan Program 2026

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) tidak lepas dari dukungan administrasi dan fasilitasi...

Syamsuddin Arfah Minta Program Literasi Kaltara Punya Target dan Anggaran Jelas

Syamsuddin Arfah: Tenaga Kerja Lokal Harus Punya Kesempatan di Daerah Sendiri

by Redaksi
11/19/2026
0

TARAKAN, ALINEA62– Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan mendapat kesempatan lebih luas untuk bekerja dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi di...

Reses Bersama Pemuda, Moh Nafis Soroti Pentingnya Partisipasi Generasi Muda

Reses Bersama Pemuda, Moh Nafis Soroti Pentingnya Partisipasi Generasi Muda

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah tidak cukup hanya melalui gagasan, tetapi juga perlu diwujudkan lewat...

Kunjungan Komisi IV DPRD Kaltara ke Kantor Disbudporapar Tarakan.

Supa’ad: Prestasi Atlet Kaltara Tak Boleh Berhenti di Porprov

by Redaksi
11/19/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 diharapkan tidak menjadi akhir dari proses pembinaan atlet...

Next Post
Dukung Kinerja DPRD, Sekretariat Kaltara Optimalkan Pelaksanaan Program 2026

Dukung Kinerja DPRD, Sekretariat Kaltara Optimalkan Pelaksanaan Program 2026

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

DPRD Kaltara Bersama BULD DPD RI Petakan Hambatan Regulasi, Siapkan Rekomendasi ke Presiden

Discussion about this post

Berita Terlaris

  • Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Langsung Sabet 2 Emas di Porprov Kaltara, Refi dan Diva Jadi Jawara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Greenhouse Hydrofarm UBT Hasilkan Puluhan Pack Pakcoy melalui Sistem Hidroponik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Buruh Meminta Upah Naik?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Alinea Enam Dua

Berita yang baik adalah berita memberi konteks, menghadirkan latar, serta menuntun pembaca memahami sebab dan dampak dari sebuah peristiwa

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukrim
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Rubrik

Terbaru

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

DPRD Kaltara Bersama BULD DPD RI Petakan Hambatan Regulasi, Siapkan Rekomendasi ke Presiden

11/19/2026
DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

DPRD Kaltara Siapkan Rasionalisasi Propemperda 2027, Fokus pada Regulasi yang Dibutuhkan Masyarakat

11/19/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.