TARAKAN, ALINEA62– Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan mendapat kesempatan lebih luas untuk bekerja dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi di daerahnya sendiri. Perlindungan serta penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat melalui kebijakan ketenagakerjaan.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, mengatakan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen untuk mendorong hal tersebut.
Menurutnya, regulasi ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja, sekaligus mendorong perusahaan agar turut memperhatikan potensi tenaga kerja yang berasal dan berdomisili di Kaltara.
Syamsuddin menjelaskan, sebelum menggunakan nama Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, rancangan regulasi tersebut awalnya berjudul Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Namun, berdasarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), nomenklatur rancangan peraturan daerah itu kemudian disesuaikan.
“Berdasarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri, judul regulasi tersebut kemudian direvisi menjadi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” ungkapnya, Kamis (19/11/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, perubahan judul tidak menghilangkan substansi perlindungan tenaga kerja lokal yang sejak awal menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.
“Regulasi itu diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja, sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja yang berasal dan berdomisili di Kalimantan Utara,” terangnya.
Menurut Syamsuddin, pembangunan dan pertumbuhan dunia usaha di Kaltara semestinya turut membuka manfaat bagi masyarakat setempat. Kehadiran investasi dan berkembangnya sektor ekonomi perlu diiringi dengan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan.
Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya perlu memperhatikan kebutuhan perusahaan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap peluang kerja yang tersedia.
Ia menilai, peningkatan kesempatan kerja bagi warga lokal juga menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.
Selain membahas regulasi, Syamsuddin menyebut kegiatan pertemuan dengan masyarakat menjadi ruang untuk mendengarkan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, menjadi bahan penting bagi DPRD Kaltara dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Berbagai masukan yang disampaikan warga akan menjadi bahan bagi DPRD Kaltara dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di daerah,” jelasnya.
Ia berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat nyata, bukan hanya dalam aspek perlindungan pekerja, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat Kaltara untuk mendapatkan pekerjaan di daerah sendiri.
Dengan implementasi regulasi yang baik, tenaga kerja lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan ekonomi daerah, tetapi ikut menjadi bagian penting dari kemajuan Kalimantan Utara.













Discussion about this post