TARAKAN, ALINEA62 – Keterbatasan anggaran daerah, kebutuhan pembangunan lingkungan, hingga perlindungan jaminan sosial bagi pekerja menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, di Tarakan Utara.
Reses masa persidangan I Tahun 2026 tersebut berlangsung di CC Cafe, Senin (16/11/2026), dengan menghadirkan para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat.
Pertemuan itu dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan pemahaman mengenai sejumlah program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Supa’ad mengatakan, reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat dan mengetahui persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Kali ini, ia secara khusus melibatkan para ketua RT karena dianggap memiliki pemahaman paling dekat mengenai kondisi dan kebutuhan warga.
“Para ketua RT ini merupakan pemangku kepentingan di lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, saya ingin mendengar langsung berbagai persoalan dan aspirasi yang ada,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Supa’ad juga memaparkan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD Provinsi Kaltara 2027 diperkirakan sebesar Rp2,2 triliun atau relatif sama dengan tahun sebelumnya.
Menurutnya, kondisi fiskal tersebut menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sebab, sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk sejumlah sektor dan kebutuhan pemerintahan.
Ia menyebutkan, sekitar 20 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan, 30 persen untuk pembangunan, serta 30 persen untuk operasional ASN dan perangkat daerah.
Dengan keterbatasan ruang fiskal, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Aspirasi seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, fasilitas rumah ibadah, dan infrastruktur lainnya tetap perlu diperjuangkan. Namun, masyarakat juga perlu memahami pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar usulan pembangunan disampaikan kepada instansi yang tepat.
Selain persoalan pembangunan, reses tersebut juga membahas pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Untuk itu, Supa’ad menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan sebagai narasumber.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Muhammad Fathur Rohman, menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya berlaku bagi pekerja formal di perusahaan.
Pekerja mandiri, seperti petani, nelayan, hingga pekerja rumah tangga, juga memiliki kesempatan menjadi peserta untuk mendapatkan perlindungan dari risiko pekerjaan.
Menurut Fathur, dengan iuran Rp8.400, pekerja mandiri sudah dapat memperoleh perlindungan melalui dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Kami berharap para ketua RT bisa menyampaikan informasi ini kepada warganya. Apabila ada masyarakat yang bekerja secara mandiri, seperti petani, nelayan, maupun pekerja lainnya, bisa diarahkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya memiliki fungsi perlindungan yang berbeda.
BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya.
Fathur mencontohkan, nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut dapat memperoleh perlindungan melalui program JKK sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program, yakni JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sementara itu, perlindungan yang diberikan Pemerintah Kota Tarakan kepada ketua RT melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencakup dua program, yaitu JKK dan JKM.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kedisiplinan perusahaan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Fathur mengungkapkan, masih terdapat perusahaan yang menunggak pembayaran iuran hingga enam sampai tujuh bulan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pemenuhan hak pekerja ketika mengajukan klaim manfaat.
Dampaknya dapat dirasakan pekerja atau ahli waris yang mengajukan klaim akibat kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun ketika memasuki masa pensiun.
Ia menjelaskan, apabila kewajiban iuran perusahaan belum diselesaikan, proses realisasi manfaat dapat mengalami penundaan karena harus melalui penyelesaian administrasi kepesertaan.
“Misalnya ada pekerja yang meninggal dunia pada bulan Agustus, sementara iurannya belum dibayarkan. Maka proses klaimnya bisa tertunda sampai kewajiban iuran tersebut diselesaikan,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara tertib. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak pekerja tetap terlindungi dan manfaat jaminan sosial dapat diterima sesuai ketentuan.
Melalui reses tersebut, Supa’ad berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi. Di sisi lain, informasi yang disampaikan para narasumber diharapkan dapat diteruskan para ketua RT kepada warga sehingga manfaat program perlindungan sosial semakin luas dirasakan masyarakat.












Discussion about this post