TARAKAN, ALINEA62 – DPRD Kota Tarakan mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi ini disiapkan untuk memastikan pertumbuhan investasi di daerah turut membuka peluang kerja yang adil bagi masyarakat setempat.
Tahapan pembahasan ditandai dengan Rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, yang disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) sekaligus Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, pada Sabtu (14/11/2026).
Dalam pemaparannya, Adyansa menjelaskan, penyusunan raperda tersebut dilandasi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi di Kota Tarakan perlu diikuti dengan terbukanya akses kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Sebab, peningkatan investasi semestinya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Pembangunan ekonomi dan investasi di daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Adyansa.
Ia menegaskan, raperda tersebut tidak diarahkan untuk membatasi masuknya investasi ataupun menutup kesempatan tenaga kerja dari luar daerah. Sebaliknya, regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk menyeimbangkan kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja kompeten dengan hak masyarakat lokal memperoleh kesempatan kerja.
“Peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi investasi maupun menutup kesempatan bagi tenaga kerja dari luar daerah. Sebaliknya, pengaturannya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kesempatan masyarakat lokal dalam memperoleh pekerjaan secara adil dan terbuka,” jelasnya.
Selain mengatur kesempatan kerja, Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal juga memuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di antaranya melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, hingga sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja lokal memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Aspek perlindungan pekerja juga menjadi bagian penting dalam rancangan regulasi tersebut. Cakupannya meliputi pemenuhan hak atas jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hak-hak pekerja perempuan, hingga perlindungan bagi penyandang disabilitas.
Melalui regulasi ini, DPRD Tarakan berharap masyarakat lokal tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memiliki daya saing untuk mengisi peluang kerja yang tersedia.
Pembahasan raperda tersebut diharapkan dapat menghasilkan aturan yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, hubungan industrial yang harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan di Kota Tarakan.













Discussion about this post