TARAKAN, ALINEA62 – Aspirasi masyarakat terkait belum adanya akses kapal laut langsung rute Tarakan-Surabaya kembali menguat. Keluhan itu banyak disampaikan warga saat reses Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, di Tarakan, Senin (18/5/2026).
Menurut Supa’ad, persoalan transportasi laut paling banyak dikeluhkan masyarakat menengah ke bawah, terutama pekerja pabrik plywood dan pelaku UMKM yang membutuhkan akses murah menuju Pulau Jawa.
“Keluhan ini hampir selalu muncul setiap reses. Banyak masyarakat yang bergantung pada transportasi laut untuk bekerja maupun usaha,” katanya.
Untuk mencari jalan keluar, Supa’ad menghadirkan pihak PT Pelni dan KSOP dalam dialog bersama masyarakat. Dari pertemuan itu, ia merumuskan tiga solusi yang dinilai bisa dilakukan mulai jangka pendek hingga jangka panjang.
Solusi pertama adalah mendorong PT Pelni lebih masif menyosialisasikan sistem interkoneksi kapal yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Ia menjelaskan, penumpang dari Tarakan sebenarnya tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju Surabaya melalui koneksi kapal di Nunukan maupun Balikpapan.
“Dari Tarakan ke Nunukan atau Balikpapan, nanti sudah terkoneksi lagi ke kapal tujuan Surabaya. Ini yang belum banyak dipahami masyarakat,” ujarnya.
Untuk solusi jangka menengah, Supa’ad mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tengah berupaya menggandeng investor swasta di sektor transportasi laut. Menurutnya, Gubernur Kaltara berencana memanggil pengusaha transportasi laut agar membuka layanan kapal menuju Surabaya.
Meski tarif kapal swasta diperkirakan lebih mahal dibanding kapal subsidi pemerintah, ia menilai masyarakat masih bisa menerima selama selisih harga tidak terlalu besar.
“Kalau selisihnya hanya Rp50 ribu sampai Rp100 ribu, saya rasa masyarakat masih bisa menerima,” katanya.
Sedangkan solusi jangka panjang, Supa’ad mendorong adanya rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kota hingga provinsi untuk membahas kebutuhan kapal besar rute Tarakan-Surabaya. Hasil reses tersebut, kata dia, akan dibawa ke Komisi III DPRD Kaltara agar dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Supa’ad juga menyoroti pentingnya data okupansi penumpang dalam menentukan kebijakan transportasi laut. Berdasarkan data PT Pelni, kapasitas kapal mencapai sekitar 2.000 penumpang, namun pengguna rute menuju Pulau Jawa dari Kaltara masih berkisar 300 orang.
Meski begitu, ia menilai transportasi laut tidak bisa hanya dilihat dari sisi bisnis semata karena menyangkut pelayanan masyarakat.
“Ini soal konektivitas dan pelayanan masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya.
Discussion about this post