TARAKAN, ALINEA62 – Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak tidak hanya ditentukan oleh kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga ketersediaan obat dan ketepatan data penerima bantuan. Dua persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, saat menggelar kegiatan reses di Hotel Lembasung, Jumat (14/11/2025).
Dalam kegiatan yang menghadirkan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan sebagai narasumber itu, Supa’ad memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam mengakses program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sejumlah pengemudi ojek online, ketua RT, dan masyarakat turut hadir dalam pertemuan tersebut. Berbagai persoalan pelayanan kesehatan disampaikan, termasuk keluhan pasien yang harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli obat karena stok di rumah sakit kosong.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, menegaskan bahwa penyediaan obat merupakan tanggung jawab rumah sakit. Karena itu, peserta JKN tidak semestinya menanggung biaya tambahan apabila obat yang dibutuhkan tidak tersedia.
Jika pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit, biaya yang dikeluarkan wajib diganti oleh pihak rumah sakit.
“Kalau memang situasinya harus membeli obat, sebenarnya bukan peserta yang harus membeli, tetapi rumah sakit yang menyediakan. Namun, kalau di lapangan pasien terpaksa disuruh membeli, uangnya harus diganti oleh rumah sakit,” jelas Yusuf.
Ia menjelaskan, pasien yang telah membeli obat menggunakan biaya pribadi dapat mengajukan penggantian dengan menyertakan bukti pembelian atau kuitansi.
“Berapa pun harganya harus diganti oleh rumah sakit, karena itu tugas rumah sakit menyediakan obat,” tegasnya.
Selain persoalan pelayanan rumah sakit, Supa’ad juga menaruh perhatian pada keberlanjutan pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan dalam KUAPPAS, kemampuan Pemerintah Provinsi Kaltara mengalokasikan anggaran PBI JKN pada 2027 diperkirakan sebesar Rp6,14 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 12.000 hingga 13.000 masyarakat.
Menurut Supa’ad, besaran anggaran tersebut perlu menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan peserta masih cukup besar. Untuk itu, diperlukan pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
“Harapan saya, pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun, setelah kita bahas dalam KUAPPAS, kemampuan pemerintah provinsi saat ini hanya Rp6,14 miliar,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kondisi di Kota Tarakan pada 2026. Dari sekitar 9.000 peserta yang sebelumnya dibiayai melalui APBD provinsi, pemerintah kota telah mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta. Sementara sekitar 3.000 peserta lainnya masih memerlukan kepastian status dan validasi data.
Supa’ad menilai, validasi tersebut penting untuk memastikan masyarakat yang masih memenuhi kriteria penerima bantuan tetap memperoleh jaminan kesehatan. Sebaliknya, peserta yang sudah mandiri atau memiliki sumber pembiayaan lain perlu diperbarui status kepesertaannya.
“Yang 3.000 ini juga perlu divalidasi. Jangan sampai ternyata mereka sudah mandiri atau memiliki status lain. Jadi, pendataan ini yang paling penting. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus berjalan,” jelasnya.
Ia turut menyoroti penggunaan sistem desil sebagai salah satu dasar pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penentuan penerima bantuan. Menurutnya, data tersebut harus terus diperbarui agar penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
Untuk itu, Supa’ad mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam melakukan validasi serta pemutakhiran data peserta PBI JKN.
Ia berharap, persoalan kepesertaan maupun pelayanan kesehatan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas layanan kesehatan.
Melalui reses tersebut, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, baik dalam memastikan ketersediaan layanan dan obat di rumah sakit maupun menjaga ketepatan sasaran pembiayaan jaminan kesehatan. (KH)













Discussion about this post