NUNUKAN, ALINEA62 – Keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tak menyurutkan upaya Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menggelar reses dan menyerap aspirasi warga di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Jumat (13/11/2026).
Reses perdana dari lima titik yang dijadwalkan tersebut dihadiri sekitar 100 warga. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan yang masih dirasakan di lingkungan mereka.
Sejumlah usulan yang mengemuka di antaranya bantuan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, bantuan bibit ikan air tawar, program bedah rumah, serta dukungan sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM.
Warga juga mengusulkan pembangunan jalan tani, perbaikan jalan lingkungan, hingga pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kaltara tersebut menilai beragam aspirasi yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan nyata yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, ada harapan agar aktivitas pertanian dan ekonomi mereka semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, berarti ada kebutuhan dasar berupa air bersih yang harus mendapatkan perhatian,” kata Nasir.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak selalu berkaitan dengan pembangunan berskala besar. Justru fasilitas sederhana seperti jalan lingkungan, air bersih, rumah layak huni, tempat ibadah, dan dukungan usaha kecil menjadi hal yang manfaatnya langsung dirasakan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga menjelaskan kondisi keuangan Pemprov Kaltara yang saat ini menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran.
Dia mengakui tidak semua usulan masyarakat bisa langsung direalisasikan melalui APBD provinsi. Selain keterbatasan anggaran, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Nasir memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat dan dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kewenangan masing-masing pemerintahan.
Usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tetap mendapat perhatian.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” pungkas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.













Discussion about this post