TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Realisasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu fokus pengawasan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Pemantauan dilakukan untuk memastikan program yang telah direncanakan pemerintah berjalan sesuai target.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto, mengatakan pihaknya secara berkala memantau perkembangan belanja barang dan jasa pada setiap OPD.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyerapan anggaran.
“Kita selalu memantau progres belanja barang dan jasa di setiap OPD. Kalau ada yang lambat, kami akan memanggil dinas terkait untuk menanyakan apa permasalahannya sehingga pelaksanaannya terlambat,” ujarnya.
Rismanto menjelaskan, DPRD tidak hanya memantau perkembangan realisasi anggaran, tetapi juga meminta penjelasan langsung dari OPD apabila ditemukan pelaksanaan program yang berjalan lambat.
Dengan demikian, kendala yang dihadapi perangkat daerah dapat diketahui dan dicarikan penyelesaian agar program pemerintah tidak mengalami keterlambatan berkepanjangan.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD juga dilakukan melalui penyampaian masukan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Hasil pengawasan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki pelaksanaan program pembangunan.
“Pemprov selalu menerima hasil pengawasan dan masukan kita sebagai lembaga kontrol. Setiap masukan yang kita sampaikan selalu ditindaklanjuti. Jadi, fungsi pengawasan ini terus kita jalankan agar pelaksanaan program pemerintah tetap sesuai dengan perencanaan,” katanya.
Di sisi lain, Rismanto mengingatkan penyusunan dan pelaksanaan APBD harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kondisi fiskal yang belum stabil menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program dan mengatur belanja setiap perangkat daerah.
Karena itu, ia berharap setiap OPD dapat menjalankan program berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran.
Pengawasan terhadap realisasi belanja tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara.













Discussion about this post