TANJUNG SELOR, ALINEA62 – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027.
Selain persetujuan tiga Ranperda, rapat paripurna juga mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, dan H. Muddain. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta undangan lainnya.
Tiga Ranperda yang mendapat persetujuan bersama tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Ketiga regulasi itu memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda. Perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah, sedangkan Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan sektor perkebunan yang produktif dan memperhatikan aspek lingkungan.
Sementara itu, Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi diharapkan menjadi landasan penguatan ekosistem perbukuan, pemerataan akses buku, serta peningkatan budaya literasi masyarakat di Kaltara.
Dalam rapat yang sama, DPRD dan Pemprov Kaltara juga menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
Pembahasan KUA-PPAS sebelumnya telah melalui proses bersama antara DPRD, komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Melalui kesepakatan tersebut, arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027 menjadi landasan dalam tahapan penyusunan anggaran berikutnya.
Persetujuan tiga Ranperda dan kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran DPRD bersama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Utara.
.












Discussion about this post