• Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Kamis, 19 November 2026
Alinea Enam Dua
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
Alinea Enam Dua
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
Home Advetorial

Reses Supa’ad Soroti Persoalan JKN, dari Obat Kosong hingga Data PBI

by Redaksi
11/15/2026
in Advetorial, Politik
A A
Reses Supa’ad Soroti Persoalan JKN, dari Obat Kosong hingga Data PBI

TARAKAN, ALINEA62 – Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak tidak hanya ditentukan oleh kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga ketersediaan obat dan ketepatan data penerima bantuan. Dua persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, saat menggelar kegiatan reses di Hotel Lembasung, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang menghadirkan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan sebagai narasumber itu, Supa’ad memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam mengakses program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga

Listiani Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Penanganan Bencana, Minta SOP Diperjelas

BPBD Tarakan Keluhkan Anggaran dan Minim Peralatan, DPRD Kaltara Siapkan Bantuan

Sejumlah pengemudi ojek online, ketua RT, dan masyarakat turut hadir dalam pertemuan tersebut. Berbagai persoalan pelayanan kesehatan disampaikan, termasuk keluhan pasien yang harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli obat karena stok di rumah sakit kosong.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, menegaskan bahwa penyediaan obat merupakan tanggung jawab rumah sakit. Karena itu, peserta JKN tidak semestinya menanggung biaya tambahan apabila obat yang dibutuhkan tidak tersedia.

Jika pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit, biaya yang dikeluarkan wajib diganti oleh pihak rumah sakit.

“Kalau memang situasinya harus membeli obat, sebenarnya bukan peserta yang harus membeli, tetapi rumah sakit yang menyediakan. Namun, kalau di lapangan pasien terpaksa disuruh membeli, uangnya harus diganti oleh rumah sakit,” jelas Yusuf.

Ia menjelaskan, pasien yang telah membeli obat menggunakan biaya pribadi dapat mengajukan penggantian dengan menyertakan bukti pembelian atau kuitansi.

“Berapa pun harganya harus diganti oleh rumah sakit, karena itu tugas rumah sakit menyediakan obat,” tegasnya.

Selain persoalan pelayanan rumah sakit, Supa’ad juga menaruh perhatian pada keberlanjutan pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan dalam KUAPPAS, kemampuan Pemerintah Provinsi Kaltara mengalokasikan anggaran PBI JKN pada 2027 diperkirakan sebesar Rp6,14 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 12.000 hingga 13.000 masyarakat.

Menurut Supa’ad, besaran anggaran tersebut perlu menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan peserta masih cukup besar. Untuk itu, diperlukan pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.

“Harapan saya, pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun, setelah kita bahas dalam KUAPPAS, kemampuan pemerintah provinsi saat ini hanya Rp6,14 miliar,” ungkapnya.

Ia mencontohkan kondisi di Kota Tarakan pada 2026. Dari sekitar 9.000 peserta yang sebelumnya dibiayai melalui APBD provinsi, pemerintah kota telah mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta. Sementara sekitar 3.000 peserta lainnya masih memerlukan kepastian status dan validasi data.

Supa’ad menilai, validasi tersebut penting untuk memastikan masyarakat yang masih memenuhi kriteria penerima bantuan tetap memperoleh jaminan kesehatan. Sebaliknya, peserta yang sudah mandiri atau memiliki sumber pembiayaan lain perlu diperbarui status kepesertaannya.

“Yang 3.000 ini juga perlu divalidasi. Jangan sampai ternyata mereka sudah mandiri atau memiliki status lain. Jadi, pendataan ini yang paling penting. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus berjalan,” jelasnya.

Ia turut menyoroti penggunaan sistem desil sebagai salah satu dasar pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penentuan penerima bantuan. Menurutnya, data tersebut harus terus diperbarui agar penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

Untuk itu, Supa’ad mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam melakukan validasi serta pemutakhiran data peserta PBI JKN.

Ia berharap, persoalan kepesertaan maupun pelayanan kesehatan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas layanan kesehatan.

Melalui reses tersebut, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, baik dalam memastikan ketersediaan layanan dan obat di rumah sakit maupun menjaga ketepatan sasaran pembiayaan jaminan kesehatan. (KH)

Bagikan:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak

Berita Terkait

Listiani Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Penanganan Bencana, Minta SOP Diperjelas

Listiani Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Penanganan Bencana, Minta SOP Diperjelas

by Redaksi
11/18/2026
0

TARAKAN, ALINEA62 – Kejelasan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara...

Nasir Apresiasi Pajak Kapal di Kaltara, Ingatkan Jangan Bebani Nelayan Kecil

BPBD Tarakan Keluhkan Anggaran dan Minim Peralatan, DPRD Kaltara Siapkan Bantuan

by Redaksi
11/18/2026
0

TARAKAN, ALINEA62– Keterbatasan anggaran, minimnya peralatan, hingga kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota...

Nasir Apresiasi Pajak Kapal di Kaltara, Ingatkan Jangan Bebani Nelayan Kecil

Nasir Apresiasi Pajak Kapal di Kaltara, Ingatkan Jangan Bebani Nelayan Kecil

by Redaksi
11/18/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, mengapresiasi inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara...

NasDem Fair 2026 Hadir di Tarakan, Supa’ad Ajak Warga Rayakan Keberagaman Budaya

NasDem Fair 2026 Hadir di Tarakan, Supa’ad Ajak Warga Rayakan Keberagaman Budaya

by Redaksi
11/18/2026
0

TARAKAN, ALINEA62– Partai NasDem Kalimantan Utara (Kaltara) menghadirkan NasDem Fair 2026 – Karya Bhakti dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun...

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

Serapan Anggaran Sekretariat DPRD Kaltara Baru 73,6 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 90 Persen

by Redaksi
11/18/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Sekretariat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi serapan anggaran sebesar 73,6 persen hingga pertengahan November 2026. Dengan...

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK, Perencanaan hingga Pengadaan Jadi Sorotan

by Redaksi
11/18/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan, penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa, menjadi perhatian dalam rapat koordinasi...

Next Post
Reses di Sebengkok, Muddain Jelaskan Batas Kewenangan dan Siapkan Hibah Rumah Ibadah

Reses di Sebengkok, Muddain Jelaskan Batas Kewenangan dan Siapkan Hibah Rumah Ibadah

Reses di Tarakan, Syamsuddin Arfah Terbuka soal APBD Kaltara yang Terbatas

Reses di Tarakan, Syamsuddin Arfah Terbuka soal APBD Kaltara yang Terbatas

DPRD Tarakan Bahas Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

DPRD Tarakan Bahas Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Discussion about this post

Berita Terlaris

  • Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Langsung Sabet 2 Emas di Porprov Kaltara, Refi dan Diva Jadi Jawara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Greenhouse Hydrofarm UBT Hasilkan Puluhan Pack Pakcoy melalui Sistem Hidroponik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Buruh Meminta Upah Naik?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Alinea Enam Dua

Berita yang baik adalah berita memberi konteks, menghadirkan latar, serta menuntun pembaca memahami sebab dan dampak dari sebuah peristiwa

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukrim
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Rubrik

Terbaru

Melalui Dana Indonesia Raya, Peneliti Ajak Hidupkan Tradisi Tenguyun Suku Tidung di Perbatasan

Melalui Dana Indonesia Raya, Peneliti Ajak Hidupkan Tradisi Tenguyun Suku Tidung di Perbatasan

11/19/2026
Listiani Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Penanganan Bencana, Minta SOP Diperjelas

Listiani Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Penanganan Bencana, Minta SOP Diperjelas

11/18/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.