TARAKAN, ALINEA62– Rencana pembangunan pusat pemerintahan baru di wilayah utara Kota Tarakan memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap strategis untuk pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait efisiensi anggaran di tengah upaya penghematan.
Wali Kota Tarakan Khairul pun buka suara soal polemik ini. Ia menjelaskan arah dan perhitungan di balik proyek tersebut, menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan baru bukan sekadar pemindahan kantor, tetapi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang biasa dilakukan banyak daerah.
“Semua daerah membangun pusat pemerintahan baru. Provinsi dulu membangun gedung baru, KTT membangun gedung baru, Malinau membangun, Nunukan bahkan lebih dulu. Tarakan saja yang belum,” kata Khairul, Jumat (6/2/2026).
Khairul menambahkan, lokasi baru ini akan menjadi pusat pertumbuhan di utara Tarakan, mendorong pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat pelayanan publik. Pembangunan juga ditujukan untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang selama ini dirasakan masyarakat.
“Teman-teman di utara selalu merasa semuanya ada di barat dan tengah. Bahkan ada candaan, orang utara mau ke mana? Mau ke Tarakan, seolah-olah seperti negara sendiri,” ujarnya.
Pusat pemerintahan baru dibangun di atas lahan aset Pemkot seluas kurang lebih 130 hektare yang telah disiapkan sejak era Wali Kota Yusuf SK. Kawasan ini mulai dioptimalkan dengan pembangunan strategis, seperti Sekolah Rakyat, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, dan fasilitas kepolisian. Beberapa instansi vertikal juga akan berada dalam satu kawasan terpadu.
Meski begitu, pemindahan tidak dilakukan menyeluruh. Hanya sekretariat daerah dan empat OPD yang berkaitan langsung dengan aktivitas harian wali kota yang akan dipindahkan. OPD lainnya, termasuk DPRD, tetap berkantor di pusat kota.
“Kita berhitung juga dengan anggaran, makanya tidak langsung jor-joran juga,” jelas Khairul.
Menanggapi kritik soal biaya, Khairul menegaskan pembangunan sudah diperhitungkan matang dan dilakukan bertahap. Sebagian proyek menggunakan sistem multi-years yang terbukti bisa selesai tanpa menimbulkan utang baru.
Pengalaman sebelumnya, lanjut Khairul, sistem multi-years bisa selesai tanpa meninggalkan utang. Bahkan periode sebelumnya Pemkot Tarakan mampu menyelesaikan utang lama dengan tetap menjalankan berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
Ia pun optimistis pembangunan pusat pemerintahan baru bisa berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
Discussion about this post