TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan diperkuat melalui aturan baru. DPRD Kaltara mendorong agar seluruh barang milik daerah tidak hanya tercatat sebagai inventaris, tetapi mampu memberikan manfaat dan nilai tambah bagi daerah.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara, H. Ladullah,mengatakan salah satu perhatian utama dalam aturan baru tersebut adalah memastikan tidak ada lagi aset daerah yang dibiarkan tanpa pemanfaatan.
Menurutnya, aset yang tidak digunakan atau masih berstatus idle harus segera dipetakan dan dicarikan solusi pemanfaatannya sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan ada lagi aset daerah yang mangkrak. Kalau ada aset yang tidak dimanfaatkan, harus segera dilihat apakah bisa digunakan, disewakan, atau dikerjasamakan secara legal agar memberikan manfaat bagi daerah,” ujar Ladullah dalam laporan Pansus I DPRD Kaltara.
Ia menjelaskan, DPRD Kaltara telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut nantinya menggantikan Perda Nomor 18 Tahun 2019 yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan pemerintah pusat.
Ladullah menyebut pembahasan raperda dilakukan cukup panjang sejak Februari hingga November 2026. Pansus I juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan aturan yang disusun sesuai ketentuan.
“Seluruh masukan dan saran perbaikan telah kami akomodasi. Harapannya, aturan ini bisa menjadi dasar pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD Kaltara menyetujui rancangan aturan baru itu. Meski demikian, dewan memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara.
Salah satunya terkait percepatan sertifikasi aset agar memiliki kepastian hukum. Selain itu, pemanfaatan aset melalui mekanisme sewa maupun kerja sama diminta dilakukan secara transparan dengan nilai yang sesuai.
DPRD juga meminta pemerintah segera menyusun aturan teknis berupa Peraturan Gubernur (Pergub) agar perda tersebut dapat segera diterapkan.
“Kami berharap setelah aturan ini disahkan, pemerintah segera melakukan pendataan aset secara menyeluruh, terutama aset yang belum optimal pemanfaatannya. Jangan sampai aset daerah hanya menjadi beban, tetapi harus bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD,” tutup Ladullah.










Discussion about this post