TANJUNG SELOR, ALINEA62– Keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan pembangunan di sejumlah wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Kondisi geografis dan akses transportasi yang belum memadai membuat masyarakat di Sebatik dan Krayan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, S.H., menilai pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh fasilitas dan pelayanan publik yang setara dengan daerah lainnya.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan tersebut menegaskan, pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan konektivitas antarwilayah, perlu dipercepat untuk mendukung aktivitas masyarakat.
“Masyarakat di wilayah perbatasan seperti Sebatik dan Krayan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan. Jangan sampai kondisi geografis membuat mereka tertinggal dalam menikmati fasilitas dan pelayanan publik,” ujar Arming, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur jalan. Peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta dukungan terhadap sektor ekonomi masyarakat juga harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.
Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Kaltara, Arming berkomitmen mendorong agar program pemerintah provinsi lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di kawasan terluar.
Ia menilai, konektivitas yang baik akan membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha lokal.
Karena itu, ia berharap alokasi anggaran pembangunan dapat mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga daerah perbatasan tidak terus menghadapi ketimpangan infrastruktur.
Arming juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah manfaatnya harus dirasakan masyarakat. Setiap program dan anggaran pemerintah provinsi harus tepat sasaran, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan,” pungkasnya.













Discussion about this post