TARAKAN, ALINEA62 – Perusahaan di Kota Tarakan yang melanggar hak tenaga kerja lokal terancam sanksi berat. DPRD Kota Tarakan tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tenaga Kerja Lokal dengan sejumlah ketentuan tegas, mulai dari larangan menahan ijazah asli pekerja hingga usulan denda maksimal Rp500 juta.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tenaga Kerja Lokal DPRD Tarakan, Barokah, mengatakan aturan tersebut disiapkan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mencegah perusahaan bertindak semena-mena.
Hal itu disampaikannya dalam rapat perdana pembahasan Raperda Tenaga Kerja Lokal bersama tim ahli, Bagian Hukum Sekretariat DPRD, dan Pemkot Tarakan di Gedung DPRD Tarakan, Selasa (17/11/2026).
Barokah mengungkapkan, selama ini pihaknya menerima banyak aduan terkait pelanggaran hak pekerja oleh perusahaan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik penahanan ijazah asli milik karyawan.
Bahkan, terdapat laporan perusahaan mengaku kehilangan ijazah pekerja ketika diminta untuk dikembalikan. Padahal, pekerja memiliki saksi dan bukti penyerahan dokumen tersebut.
“Jangan sampai perusahaan itu semena-mena memperlakukan tenaga kerja yang sudah ada. Kalau mereka melanggar aturan perda yang kita buat nanti, kita harus punya celah untuk menindak. Jangan sampai seenaknya menahan ijazah atau bahkan menghilangkannya,” tegas Barokah.
Dia memastikan, Raperda tersebut akan memuat larangan bagi perusahaan menahan ijazah asli pekerja. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh perusahaan, baik skala lokal, nasional, maupun internasional, termasuk sektor perbankan.
Menurutnya, perusahaan tetap diperbolehkan meminta salinan atau fotokopi ijazah, tetapi tidak boleh menahan dokumen aslinya.
“Akan dipertegas kembali bahwa perusahaan, baik itu perbankan, dilarang menahan ijazah. Kalau fotokopi masih aman, yang aslinya tidak boleh ditahan oleh perusahaan, baik lokal, internasional maupun nasional,” ujarnya.
Selain persoalan ijazah, besaran sanksi bagi perusahaan pelanggar juga menjadi perhatian Pansus. Barokah mengaku tidak sepakat jika denda yang dikenakan hanya Rp50 juta.
Dia menilai nominal tersebut belum cukup memberikan efek jera, terutama bagi perusahaan besar. Karena itu, dia mengusulkan denda dinaikkan hingga Rp250 juta bahkan Rp500 juta.
“Ancaman sanksi ke perusahaan jangan sampai hanya Rp50 juta. Saya tidak setuju. Kalau perlu Rp250 juta sampai Rp500 juta, supaya menjadi peringatan bagi perusahaan agar tidak semena-mena memperlakukan tenaga kerja lokal tanpa prosedur,” katanya.
Tak hanya memperkuat sanksi dalam regulasi, Barokah juga mendorong pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus bidang ketenagakerjaan.
Menurutnya, keberadaan PPNS diperlukan agar pelanggaran yang dilakukan perusahaan tidak berhenti sebatas laporan atau pengaduan pekerja.
Selama ini, penanganan sejumlah persoalan ketenagakerjaan kerap menghadapi kendala, terutama ketika perusahaan tidak kooperatif saat dimintai keterangan.
Karena itu, Pansus telah meminta Dinas Ketenagakerjaan menyiapkan pembentukan PPNS yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Makanya saya minta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan supaya dibentuk penyidik PPNS. Karena di Reskrim sudah ada Korwas PPNS yang membidangi persoalan ketenagakerjaan juga,” pungkasnya.
Pansus berharap Raperda Tenaga Kerja Lokal tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas. Penguatan sanksi dan keberadaan aparat pengawas diharapkan membuat perusahaan lebih patuh serta memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja di Tarakan.













Discussion about this post