• Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Minggu, 22 November 2026
Alinea Enam Dua
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
No Result
View All Result
Alinea Enam Dua
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial
Home Advetorial

DPRD Tarakan Siapkan Denda hingga Rp500 Juta bagi Perusahaan Pelanggar Hak Pekerja

by Redaksi
11/17/2026
in Advetorial
A A
DPRD Tarakan Siapkan Denda hingga Rp500 Juta bagi Perusahaan Pelanggar Hak Pekerja

TARAKAN, ALINEA62 – Perusahaan di Kota Tarakan yang melanggar hak tenaga kerja lokal terancam sanksi berat. DPRD Kota Tarakan tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tenaga Kerja Lokal dengan sejumlah ketentuan tegas, mulai dari larangan menahan ijazah asli pekerja hingga usulan denda maksimal Rp500 juta.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tenaga Kerja Lokal DPRD Tarakan, Barokah, mengatakan aturan tersebut disiapkan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mencegah perusahaan bertindak semena-mena.

Baca Juga

Ladullah: Jangan Ada Lagi Aset Daerah Mangkrak

Herman Desak Pemprov Kaltara Segera Bangun BLK, Siapkan SDM Lokal Hadapi Investasi

Hal itu disampaikannya dalam rapat perdana pembahasan Raperda Tenaga Kerja Lokal bersama tim ahli, Bagian Hukum Sekretariat DPRD, dan Pemkot Tarakan di Gedung DPRD Tarakan, Selasa (17/11/2026).

Barokah mengungkapkan, selama ini pihaknya menerima banyak aduan terkait pelanggaran hak pekerja oleh perusahaan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik penahanan ijazah asli milik karyawan.

Bahkan, terdapat laporan perusahaan mengaku kehilangan ijazah pekerja ketika diminta untuk dikembalikan. Padahal, pekerja memiliki saksi dan bukti penyerahan dokumen tersebut.

“Jangan sampai perusahaan itu semena-mena memperlakukan tenaga kerja yang sudah ada. Kalau mereka melanggar aturan perda yang kita buat nanti, kita harus punya celah untuk menindak. Jangan sampai seenaknya menahan ijazah atau bahkan menghilangkannya,” tegas Barokah.

Dia memastikan, Raperda tersebut akan memuat larangan bagi perusahaan menahan ijazah asli pekerja. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh perusahaan, baik skala lokal, nasional, maupun internasional, termasuk sektor perbankan.

Menurutnya, perusahaan tetap diperbolehkan meminta salinan atau fotokopi ijazah, tetapi tidak boleh menahan dokumen aslinya.

“Akan dipertegas kembali bahwa perusahaan, baik itu perbankan, dilarang menahan ijazah. Kalau fotokopi masih aman, yang aslinya tidak boleh ditahan oleh perusahaan, baik lokal, internasional maupun nasional,” ujarnya.

Selain persoalan ijazah, besaran sanksi bagi perusahaan pelanggar juga menjadi perhatian Pansus. Barokah mengaku tidak sepakat jika denda yang dikenakan hanya Rp50 juta.

Dia menilai nominal tersebut belum cukup memberikan efek jera, terutama bagi perusahaan besar. Karena itu, dia mengusulkan denda dinaikkan hingga Rp250 juta bahkan Rp500 juta.

“Ancaman sanksi ke perusahaan jangan sampai hanya Rp50 juta. Saya tidak setuju. Kalau perlu Rp250 juta sampai Rp500 juta, supaya menjadi peringatan bagi perusahaan agar tidak semena-mena memperlakukan tenaga kerja lokal tanpa prosedur,” katanya.

Tak hanya memperkuat sanksi dalam regulasi, Barokah juga mendorong pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, keberadaan PPNS diperlukan agar pelanggaran yang dilakukan perusahaan tidak berhenti sebatas laporan atau pengaduan pekerja.

Selama ini, penanganan sejumlah persoalan ketenagakerjaan kerap menghadapi kendala, terutama ketika perusahaan tidak kooperatif saat dimintai keterangan.

Karena itu, Pansus telah meminta Dinas Ketenagakerjaan menyiapkan pembentukan PPNS yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Makanya saya minta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan supaya dibentuk penyidik PPNS. Karena di Reskrim sudah ada Korwas PPNS yang membidangi persoalan ketenagakerjaan juga,” pungkasnya.

Pansus berharap Raperda Tenaga Kerja Lokal tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas. Penguatan sanksi dan keberadaan aparat pengawas diharapkan membuat perusahaan lebih patuh serta memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja di Tarakan.

Bagikan:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak
Tags: AdvetorialBarokahDPRD Tarakan

Berita Terkait

Ladullah: Jangan Ada Lagi Aset Daerah Mangkrak

Ladullah: Jangan Ada Lagi Aset Daerah Mangkrak

by Redaksi
11/22/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan diperkuat melalui aturan baru. DPRD Kaltara mendorong...

Herman Desak Pemprov Kaltara Segera Bangun BLK, Siapkan SDM Lokal Hadapi Investasi

Herman Desak Pemprov Kaltara Segera Bangun BLK, Siapkan SDM Lokal Hadapi Investasi

by Redaksi
11/22/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Peluang kerja di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan tenaga kerja lokal. Minimnya keterampilan teknis...

Syamsuddin Arfah Minta Atlet Binaraga Kaltara Tak Berhenti Dibina Usai Porprov

Syamsuddin Arfah Minta Atlet Binaraga Kaltara Tak Berhenti Dibina Usai Porprov

by Redaksi
11/22/2026
0

MALINAU, ALINEA62– Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang perebutan medali. Pembinaan atlet...

Nasir Tampung Aspirasi Warga Nunukan, Mulai Jalan Tani hingga Air Bersih

Arming Perjuangkan Aspirasi Warga Nunukan, dari Jalan Usaha Tani hingga Sarana Perikanan

by Redaksi
11/22/2026
0

NUNUKAN, Fokusborneo.com – Perbaikan jalan usaha tani, bantuan sarana perikanan hingga normalisasi sungai menjadi sejumlah kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan yang...

Arming Dorong Pemerataan Infrastruktur di Sebatik dan Krayan

Arming Dorong Pemerataan Infrastruktur di Sebatik dan Krayan

by Redaksi
11/22/2026
0

TANJUNG SELOR, ALINEA62– Keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan pembangunan di sejumlah wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Kondisi geografis dan akses transportasi...

Warga Patungan Cor Jalan Gajah Mada, Yancong Sentil Lambannya Respons Pemprov Kaltara

Jalan Gajah Mada Perlu Dinaikkan hingga 50 Sentimeter, H. Yancong Soroti Ancaman Genangan

by Redaksi
11/22/2026
0

TARAKAN, ALINEA62– Perbaikan Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, tidak cukup hanya dengan menutup lubang dan memperbaiki permukaan jalan. Ketinggian badan...

Next Post
Rapat Bersama KPK, Sekwan DPRD Kaltara Soroti Pengawasan Pokir hingga Hibah

Rapat Bersama KPK, Sekwan DPRD Kaltara Soroti Pengawasan Pokir hingga Hibah

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027, Evaluasi Capaian Tahun Ini

Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

11 Tahun Jadi Buruh, Supa’ad Kini Perjuangkan Aspirasi Pekerja dari Parlemen

Discussion about this post

Berita Terlaris

  • Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    Karate Tarakan Sapu Bersih Empat Emas di Hari Pertama Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perundingan Berbuah Kesepakatan, Supa’ad: Buruh Intracawood Batal Mogok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Langsung Sabet 2 Emas di Porprov Kaltara, Refi dan Diva Jadi Jawara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Greenhouse Hydrofarm UBT Hasilkan Puluhan Pack Pakcoy melalui Sistem Hidroponik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Buruh Meminta Upah Naik?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Alinea Enam Dua

Berita yang baik adalah berita memberi konteks, menghadirkan latar, serta menuntun pembaca memahami sebab dan dampak dari sebuah peristiwa

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukrim
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Rubrik

Terbaru

Ladullah: Jangan Ada Lagi Aset Daerah Mangkrak

Ladullah: Jangan Ada Lagi Aset Daerah Mangkrak

11/22/2026
Herman Desak Pemprov Kaltara Segera Bangun BLK, Siapkan SDM Lokal Hadapi Investasi

Herman Desak Pemprov Kaltara Segera Bangun BLK, Siapkan SDM Lokal Hadapi Investasi

11/22/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi & Manajemen
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Opini
  • Advetorial

© 2026 PT. Alinea Cahaya Abadi.