TARAKAN, ALINEA62 – DPRD Kota Tarakan menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengatur penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Alam dan ketahanan pangan daerah. Kedua regulasi tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna ke-XV DPRD Kota Tarakan, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Tarakan Khairul menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah sekaligus menyatakan persetujuan terhadap kedua Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Salah satu regulasi yang disepakati berkaitan dengan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Alam. Pemerintah Kota Tarakan memandang kebijakan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah sekaligus mendorong peningkatan pelayanan air minum.
Khairul menjelaskan, penyertaan modal tersebut diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas sarana serta prasarana sistem penyediaan air minum.
“Penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperluas prasarana serta sarana sistem penyediaan air minum, meningkatkan kualitas dan kuantitas, kapasitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat,” kata Khairul.
Selain peningkatan pelayanan, penguatan permodalan juga diharapkan dapat memperbesar skala usaha serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Alam.
Sementara itu, Raperda Ketahanan Pangan Daerah disiapkan sebagai landasan kebijakan pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Khairul menilai ketahanan pangan merupakan salah satu aspek mendasar dalam pembangunan daerah. Menurut dia, pemenuhan pangan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.
“Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Khairul menyebut, pemenuhan pangan tersebut harus memperhatikan aspek kecukupan, keamanan, mutu dan gizi, serta pemerataan bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan.
Kebijakan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Sebelum memasuki tahap persetujuan, kedua Raperda telah melalui pembahasan antara DPRD Kota Tarakan dan tim pemerintah daerah, termasuk proses harmonisasi serta fasilitasi di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Pada akhir penyampaiannya, Khairul menyatakan pemerintah daerah menerima dan menyetujui kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Tarakan.












Discussion about this post