TANJUNG SELOR, ALINEA62 – Penyaluran aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tidak boleh berjalan di luar mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Kesesuaian antara usulan legislatif dan dokumen perencanaan menjadi hal yang harus dijaga agar pelaksanaan program memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Menurutnya, setiap program yang diperjuangkan melalui Pokir harus mengikuti tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Pernyataan itu sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. DPRD Kaltara menyatakan terbuka terhadap pendampingan dan petunjuk KPK, khususnya untuk memastikan proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Achmad Djufrie mengatakan, arahan KPK memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemerintahan mengenai batasan kewenangan serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas.
“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” ujarnya.
Ia menilai, pemahaman terhadap regulasi penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, setiap unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, harus mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan berarti menghambat perjuangan aspirasi masyarakat. Justru, mekanisme yang tertib akan memastikan usulan masyarakat memiliki landasan perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD Kaltara, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” katanya.
Achmad Djufrie berharap koordinasi dan evaluasi bersama KPK dapat terus dilakukan untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Dengan tata kelola yang sesuai aturan, ia berharap program pembangunan daerah tidak hanya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga terlaksana secara transparan dan terhindar dari potensi penyimpangan.













Discussion about this post