TANJUNG SELOR, ALINEA62– DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan mengurangi target pembentukan peraturan daerah (Perda) pada 2027. Langkah ini diambil setelah realisasi program legislasi 2026 diperkirakan hanya mencapai 50 persen dari total 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan target legislasi dengan kemampuan daerah. Tahun depan, jumlah Ranperda yang dibahas direncanakan berkisar 10 hingga 12 rancangan.
Menurut Supa’ad, tidak tercapainya target tahun ini dipengaruhi sejumlah kendala. Salah satunya proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membutuhkan waktu cukup panjang.
Proses tersebut juga melibatkan kementerian teknis lainnya sehingga tahapan penyelesaian regulasi menjadi lebih kompleks.
“Kita juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Penyusunan naskah akademik membutuhkan anggaran cukup besar, sementara kemampuan keuangan daerah saat ini terbatas,” ujar Supa’ad saat ditemui, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, persoalan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyusunan Ranperda. Kebutuhan pembiayaan dalam menindaklanjuti pembentukan peraturan gubernur (Pergub) juga menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Sebagai informasi, Propemperda 2026 memuat 16 Ranperda. Rinciannya, delapan merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan delapan lainnya merupakan inisiatif DPRD.
Meski belum seluruh target tercapai, sejumlah regulasi strategis berhasil diselesaikan. Di antaranya Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, perkebunan berkelanjutan, literasi, pengarusutamaan gender, serta pengelolaan aset daerah.
Supa’ad menegaskan, pengurangan target legislasi pada 2027 bukan berarti DPRD mengurangi komitmen dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Sebaliknya, penyesuaian dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan menghasilkan regulasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita tidak perlu mengejar banyaknya daftar Perda, tetapi harus memastikan regulasi yang dibentuk memang dibutuhkan, aplikatif, dan selaras dengan RPJMD kepala daerah,” tegasnya.
Dengan target yang lebih realistis, Bapemperda berharap pembentukan Perda ke depan dapat berjalan lebih efektif. Setiap regulasi diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga bisa diterapkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kaltara.













Discussion about this post