TARAKAN, ALINEA62– Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, mengaku selalu menghadirkan narasumber yang kompeten dalam setiap kegiatan reses maupun sosialisasi peraturan daerah (sosper). Alasannya sederhana, ia tidak ingin masyarakat menerima informasi yang keliru hanya karena seluruh pertanyaan dijawab sendiri.
Menurut Supa’ad, reses dan sosper bukan sekadar agenda rutin anggota dewan. Kegiatan tersebut harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, memahami kebijakan pemerintah, sekaligus mendapatkan jawaban langsung dari pihak yang berwenang.
“Selama tahun 2024 sampai sekarang, semua kegiatan saya selalu mengundang narasumber. Kenapa? Saya bukan orang hebat. Saya takut nanti menjawab pertanyaan bapak-ibu tidak sesuai dengan kebenaran,” ujar Supa’ad saat Sosper Ranperda Pengarusutamaan Gender di Tarakan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara itu mengatakan, setiap persoalan memiliki instansi yang memahami substansi dan kewenangannya. Karena itu, narasumber yang dihadirkan selalu disesuaikan dengan tema kegiatan.
Terbaru, saat menggelar Sosper Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Supa’ad menghadirkan Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara, Iswandi Ibrahimsyah.
Menurutnya, Biro Hukum dipilih karena Ranperda tersebut merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Melalui penjelasan langsung dari penyusun regulasi, masyarakat dapat memahami tujuan, substansi, hingga proses pembentukan Ranperda sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Komitmen serupa juga diterapkan saat pelaksanaan reses. Dalam reses di Jalan Anggrek, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, pada 17 Februari 2026, Supa’ad menghadirkan perwakilan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang disampaikan warga.
Saat masyarakat mengusulkan pembukaan kembali rute kapal Tarakan–Surabaya, ia juga mengundang PT Pelni agar warga memperoleh penjelasan langsung mengenai peluang, mekanisme, dan kendala pembukaan rute tersebut.
Menurut Supa’ad, kehadiran narasumber membuat forum reses dan Sosper lebih bermanfaat karena masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh jawaban yang akurat dari instansi terkait.
“Kalau soal kesehatan, tentu Dinas Kesehatan atau BPJS yang lebih tepat menjelaskan. Kalau soal pelayaran, Pelni yang paling memahami. Jadi masyarakat mendapat informasi yang benar langsung dari ahlinya,” katanya.
Ia berharap pola tersebut terus dipertahankan agar reses dan Sosper tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar menjadi wadah edukasi, penyampaian aspirasi, sekaligus sarana mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Discussion about this post