TARAKAN, ALINEA62– Gerakan Kader Pemuda Kalimantan Utara untuk Migran Aman (Kapal Migran) resmi dideklarasikan di Tarakan, Kamis (30/7/2026). Dipimpin anggota DPRD Kota Tarakan sekaligus Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Tarakan, Harjo Solaika, gerakan ini disiapkan menjadi mitra pemerintah dalam memerangi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Deklarasi digelar di Auditorium Gentamu BPK Perwakilan Kalimantan Utara dan dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla. Harjo membacakan deklarasi didampingi sembilan pengurus Kapal Migran Kaltara.
Harjo mengatakan pembentukan Kapal Migran dilatarbelakangi posisi strategis Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk dan jalur transit pekerja migran menuju Malaysia. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kalangan pemuda, untuk memperkuat edukasi migrasi aman.
“Kami siap menjadi penggerak perubahan, memperkuat kolaborasi, serta mengawal terwujudnya migrasi yang aman, terlindungi, dan bermartabat,” ujar Harjo.
Dalam deklarasi itu, Kapal Migran mengusung empat komitmen utama. Pertama, meningkatkan literasi hukum dan edukasi migrasi aman kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kedua, menjadi mitra pemerintah dalam mencegah TPPO dan penempatan PMI secara nonprosedural.
Komitmen berikutnya adalah mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga migran agar lebih mandiri serta aktif menyebarkan informasi digital yang benar, termasuk menangkal hoaks dan penipuan berkedok lowongan kerja ke luar negeri.
Harjo menegaskan deklarasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, seluruh komitmen itu akan diwujudkan melalui program nyata yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan berbagai komunitas.
Ia menilai persoalan pekerja migran bukan hanya soal mendapatkan pekerjaan di luar negeri, tetapi juga menyangkut legalitas dokumen, kompetensi, kemampuan bahasa, perlindungan hukum, hingga ancaman eksploitasi dan perdagangan orang.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menyambut positif lahirnya Kapal Migran Kaltara. Menurutnya, gerakan tersebut relevan dengan kondisi Kalimantan Utara yang menjadi salah satu hub utama perlintasan pekerja migran menuju Malaysia.
“Kaltara ini hub utama perlintasan pekerja migran. Yang melintas bukan hanya dari kepulauan sekitar, tetapi juga dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” kata Dzulfikar.
Ia menilai keterlibatan Pemuda Muhammadiyah melalui Kapal Migran akan memperkuat upaya pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar calon pekerja migran memilih jalur yang legal dan aman.
Dzulfikar mengingatkan persoalan pekerja migran di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan secara nonprosedural, tetapi juga maraknya kasus deportasi akibat pelanggaran aturan di negara tujuan.
“Kami berharap Kapal Migran tidak hanya menjadi ajang edukasi, tetapi juga menjadi jawaban terhadap ramainya deportasi-deportasi yang dilakukan,” ujarnya.
Ia berharap Kapal Migran dapat berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang mampu memperkuat perlindungan pekerja migran sekaligus menjadi contoh bagi daerah perbatasan lainnya dalam menekan praktik pengiriman PMI ilegal.
Discussion about this post