KSBSI Kaltara Gelar Dialog Ketenagakerjaan, Soroti PHI hingga Pengangguran

TARAKAN, ALINEA62 – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Dialog Terbuka Ketenagakerjaan di Hotel Tarakan Plaza, Senin-Selasa, 11-12 Mei 2026.

Kegiatan bertema “Bangun Solidaritas Tangguh Bersama Menuju Kesejahteraan” itu dihadiri unsur pemerintah, aparat keamanan, akademisi, organisasi pekerja, hingga kalangan pengusaha di Kalimantan Utara.

Ketua Korwil KSBSI Kaltara, Raden Yusuf mengatakan, Rakerwil menjadi agenda organisasi untuk menyusun program kerja satu tahun ke depan. Fokus pembahasan meliputi penguatan organisasi, peningkatan jumlah anggota, hingga perlindungan terhadap pekerja.

“Rapat kerja wilayah ini merupakan amanat organisasi untuk menyusun rencana kerja satu tahun ke depan, baik terkait organisasi, anggota, maupun perlindungan terhadap anggota,” ujarnya.

Menurutnya, dialog ketenagakerjaan sengaja dirangkaikan agar seluruh pihak dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama.

“Kita ingin menggali masukan dari teman-teman serikat buruh, pengusaha, pemerintah, hingga akademisi terkait persoalan ketenagakerjaan yang selama ini dihadapi. Dari situ kita cari solusi bersama yang cepat dan efektif,” katanya.

Dalam dialog tersebut, KSBSI menghadirkan narasumber dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, akademisi Universitas Borneo Tarakan, serta perwakilan serikat pekerja se-Kalimantan Utara.

Raden Yusuf berharap hasil Rakerwil dan dialog terbuka itu dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait hubungan industrial.

Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kalimantan Utara agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Selain itu, KSBSI mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltara yang berhasil menekan angka pengangguran hingga memperoleh insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp 3 miliar.

“Kami mengapresiasi pemerintah provinsi karena berhasil menurunkan tingkat pengangguran sehingga mendapat insentif dari pemerintah pusat. Harapan kami ke depan angka pengangguran di Kalimantan Utara bisa terus menurun,” tutupnya.