TARAKAN, ALINEA62 – Dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden terus mengalir. Setelah sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A. Tawalla, dukungan serupa juga ditegaskan Komandan Wilayah KOKAM Kalimantan Utara, Juanda.
Juanda menyatakan dukungan penuh agar Polri tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Dalam rangka mempertahankan kesatuan, saya mengikuti arahan Panglima KOKAM Pusat Pemuda Muhammadiyah,” ujar Juanda.
Ia berharap Polri terus bersinergi dengan seluruh elemen bangsa, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Sebelumnya, Dzulfikar A. Tawalla yang juga menjabat Panglima Tinggi KOKAM, menyampaikan sikap resmi organisasi untuk menghormati dan mendukung keputusan Komisi III DPR RI yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden.
“KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pascareformasi,” ujar Dzulfikar dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut penting untuk memastikan institusi Polri tetap steril dari tarik-menarik kepentingan politik praktis. Dalam sistem demokrasi, posisi Polri di bawah Presiden melalui mekanisme persetujuan parlemen merupakan bentuk representasi rakyat yang sah.
Ia menegaskan, keberadaan Polri di bawah Presiden adalah bagian dari desain reformasi sektor keamanan yang menempatkan kepolisian sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Tugas utama Polri, lanjutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka supremasi sipil.
Dzulfikar juga menilai wacana pembentukan kementerian khusus yang menangani kepolisian berpotensi mengganggu prinsip mono loyalitas Polri kepada negara dan Kepala Negara. Skema tersebut dikhawatirkan membuka ruang konflik kepentingan, terutama jika pejabat yang membawahi memiliki afiliasi politik tertentu.
Sebagai solusi, ia mendorong penguatan sistem pengawasan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR serta optimalisasi peran Kompolnas dalam mengawasi kinerja kepolisian. Langkah tersebut dinilai lebih tepat untuk menjaga akuntabilitas tanpa mengubah desain kelembagaan yang sudah ada.
“Dengan pengawasan yang kuat, Polri dapat tetap fokus menjalankan fungsinya sebagai alat negara tanpa terseret kepentingan politik praktis,” jelasnya.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu juga mengingatkan agar tidak berkembang narasi yang melemahkan institusi Polri secara menyeluruh. Kritik terhadap kinerja, menurutnya, merupakan bagian dari kontrol demokrasi yang wajar, namun delegitimasi institusi secara umum justru dapat menurunkan kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas sosial.
Ia menegaskan, pembenahan harus dilakukan melalui evaluasi, pengawasan, serta reformasi internal yang konstruktif dan berkelanjutan.
Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan hingga tingkat desa, Pemuda Muhammadiyah bersama KOKAM menyatakan komitmennya untuk terus mengawal semangat reformasi dengan mendorong konsep polisi masyarakat (community policing), yakni kepolisian yang dekat dengan masyarakat, bersikap humanis, profesional, dan menjunjung tinggi keadilan.
Dzulfikar juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk waspada terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan, namun berpotensi menyimpang dari ruh reformasi. Setiap perubahan kebijakan, katanya, harus tetap berpijak pada konstitusi dan tidak menempatkan Presiden pada posisi yang bertentangan dengan sejarah reformasi sektor keamanan.
“KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju sebagai peta jalan Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Di sisi lain, KOKAM turut mengapresiasi respons cepat Polri dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari penanggulangan bencana, keterlibatan dalam pembangunan, hingga dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis serta ketahanan pangan sesuai arahan Presiden.
Discussion about this post